Angkutan Mudik, Organda: Naik Tarif, Rasanya Kok Enggak Pas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono mengusulkan tidak ada kenaikan tarif angkutan umum pada masa mudik 2020 ini.

Pada masa mudik tahun-tahun sebelumnya, biasanya terdapat kenaikan tarif angkutan umum. Pemerintah pun memberikan toleransi untuk batas kenaikan tarif tersebut.

"Tarif itu ditetapkan oleh pemerintah untuk golongan ekonomi. Meskipun golongan non ekonomi diserahkan kepada operator melalui kami sebagai asosiasi. Posisi sekarang ini naik tarif, rasanya kok enggak pas," katanya dalam konferensi video, Minggu (5/4/2020).

Baca juga: Tahun Ini, 56 Persen Warga Jabodetabek Diprediksi Tak Mudik

Hal tersebut menurut dia, berdasarkan pertimbangan dengan melihat kondisi masyarakat saat ini terutama golongan menengah ke bawah yang mulai kesulitan menafkahi kehidupan mereka.

"Empati kami terhadap masyarakat. Toh masyarakat terpaksa mudik dengan berbagai alasan, seperti enggak ada kerja lagi di sini, biaya hidup mereka semakin tinggi, tidak ada support otoritas manapun mau menghidupi mereka," sebut Ateng.

Bagi Organda, kenaikan tarif juga memicu persaingan antara transportasi ilegal yang masih marak.

"Kenaikan tarif itu jadi masalah juga, karena kami harus bersaing dengan angkutan ilegal yang selama ini sudah berjalan tanpa dilakukan tindakan. Wujudnya banyak sekali. Kejadiannya di Kuningan," katanya.

Dia pun menawarkan opsi agar pemerintah membeli layanan angkutan umum selama wabah Covid-19 ini.

"Satu lagi, kalau ide kami pada posisi harus mengurangi okupansi dan sebagainya, mungkin ada bagusnya terpikir otoritas membeli layanan kami terhadap persentase okupansi yang diharapkan untuk menjamin adanya physical distancing secara masif. Kalau pun toh terpaksa tadi yang Ibu Polana sampaikan 37 persen mudik, tapi mudik dalam posisi yang aman," ujar dia.

Baca juga: Simpang Siur Larangan Mudik Lebaran 2020 Akhirnya Terjawab