Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Kompas.com - 08/04/2020, 19:33 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini tengah memfokuskan anggaran untuk penanganan virus corona (covid-19), mulai dari untuk jaring pengaman sosial (social safety net) dalam bentuk bantuan sosial, kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit, hingga untuk perlindungan dunia usaha dan industri.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam penanganan virus corona tersebut, pemerintah telah melakukan penghematan di pos-pos kurang prioritas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun meminta agar proyek-proyek infrastruktur yang dianggap kurang prioritas ditunda pelaksanaannya.

Baca juga: Karantina Wilayah dari Sisi Anggaran: Kebutuhan Dasar Ditanggung APBN

Misal, yang tadinya target pelaksanaan proyek dilakukan dalam waktu setahun, diperpanjang menjadi beberapa tahun.

"Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak ditunda pelaksanaanya, bahkan Menkeu mengarahkan agar proyek-proyek yang tidak priroitas yang bisa ditunda, jadi pelaksanaannya tidak harus setahun, tapi bisa jadi beberapa tahun," jelas Askolani dalam video conference di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Askolani pun memastikan, meski ada penundaan beberapa proyek, namun tidak ada proyek-proyek infrastruktur yang dibatalkan atau disetop.

Penundaan dilakukan, agar anggarannya bisa digunakan lebih dulu untuk prioritas penanganan pandemi covid-19 di Indonesia.

"Jadi tidak distop tapi d-islow down, tapi kalau tidak mendesak maka rekomendasi kita ditunda dulu. Untuk infrastruktur itu yang akan dilakukan tentunya dampaknya, bukan hanya infrastruktur tapi kegiatan-kegiatan yang selama ini bisa berjalan normal akan mengalami slowdown atau cancel atau dikurangi di 2020 ini," jelas Askolani.

Sebagai informasi, dalam APBN 2020, sebenarnya pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 423,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Jumlah ini mengalami kenaikan 5,9 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 399,7 triliun atau setara 16,6 persen dari total belanja negara tahun ini yakni Rp 2.540,4 triliun.

Adapun untuk penanganan pandemik virus corona, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 405,1 triliun untuk stimulus di berbagai bidang. Anggaran untuk stimulus ini setara 15,9 persen dari total belanja negara sebesar Rp 2.540,4 triliun.

Baca juga: Melihat Anggaran Penanganan Corona Anies, RK, Ganjar, dan Khofifah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com