Konflik dengan PTPN II, 170 Buruh Tani Mengadu ke Menaker

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 170 petani mengadu ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mencari keadilan. 

Mereka mengeluhkan karena areal lahan dan tempat tinggal yang telah dikelolanya sejak tahun 1951 telah digusur paksa oleh korporasi plat merah PT Perkebunan Nusantara (PTPN II).

Para petani tersebut mengklaim telah mengantongi SK Landreform sejak tahun 1984 dan sebanyak 36 petani di Sei Mencirim yang ikut tergusur sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Kami mengadu ke Kemnaker karena 26 petani yang mewakili 170 petani ini juga merupakan buruh tani. Harapan kami, pengaduan ini, bisa disampaikan ke Presiden, " ujar Sulaeman selaku koordinator para petani tersebut di Jakarta, mengutip dari keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan keprihatinannya atas masalah yang dihadapi petani di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sebagai bentuk kepedulian dan bagian dari pemerintah, dirinya berjanji akan meneruskan pengaduan tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN serta Menteri BUMN.

"Sebagai Menteri dan pribadi, saya turut prihatin pengaduan atas semua yang dialami bapak ibu semua. Saya akan teruskan kepada Kementerian ATR/Kepala BPN, kemudian ke Kementerian BUMN," katanya.