Peliknya Keuangan Garuda: Utang Rp 31,9 Triliun, Kas Rp 210 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyatakan kondisi keuangan saat ini tengah dalam kondisi sulit. Ini merupakan imbas dari industri penerbangan yang babak belur pasca-mewabahnya pandemi virus corona (Covid-19).

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (14/7/2020) kemarin, mengungkapkan jumlah utang perseroan masih menggunung. Di sisi lain, arus kas dalam kondisi berdarah-darah.

“Saldo utang usaha dan pinjaman bank total 1 Juli 2020 2,2 miliar dolar AS (Rp 31,9 triliun),” ucap Irfan dikutip dari Antara, Rabu (15/7/2020).

Jika dirinci, sebesar 905 juta dollar AS berasal dari utang jangka pendek, dan sisanya sebesar 645 juta dollar AS dikontribusi dari utang tenor jangka panjang. Di sisi lain, utang yang jatuh tempo harus dibayar. 

Baca juga: Hingga Juli 2020, Utang Garuda Indonesia Rp 32 Triliun

“Dari 645 juta dolar AS ada pinjaman sukuk 500 juta dolar AS yang sudah kita negosiasi dan extend (perpanjang) selama tiga tahun yang seharusnya jatuh tempo 3 Juni 2020, menjadi 3 Juni 2023,” kata dia.

Sementara itu untuk arus kas (cash flow) yang tersisa di perusahaan hanya 14,5 juta dolar AS atau Rp 210 miliar.

“Dari 645 juta dollar AS, ada pinjaman sukuk 500 juta dollar AS yang sudah kita berhasil negosiasi dan extend jadi Juni 2023,” kata Irfan.

Irfan menjelaskan, kondisi keuangan perseroannya sangat terdampak pandemi Covid-19. Atas dasar itu, dia berharap dana talangan dari pemerintah senilai Rp 8,5 triliun bisa segera cair.

Baca juga: Garuda Indonesia Mau Kembalikan Pesawat Bombardier dan ATR, Kenapa?

“Kita berharap dana ini bisa kita peroleh, sambil menunggu dana tersebut, kami melakukan pembicaraan dengan BUMN untuk bisa dilakukan bridging dana pinjaman dari bank Himbara,” ucap dia.

Pensiun dini pegawai

Dari segi rencana kerja ke depan, Irfan mengaku telah menyiapkan strategi agar bisa bertahan di tengah pandemi ini. Salah satunya dengan memaksimalkan pengangkutan kargo.

“Hari ini kita ada 10 flight khusus kargo. Kita melakukan beberapa efisiensi biaya, kita juga melakukan penundaan pembayaran (utang),” ujar dia.

Di sisi lain, lanjut dia, perusahaan juga melakukan rekonsiliasi personalia 800 pegawai yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diberikan cuti luar tanggungan (unpaid leave).

Baca juga: Garuda Ajukan Skema MCB untuk Dana Talangan Rp 8,5 Triliun

Irfan menambahkan perusahaan juga melakukan pensiun dini di mana pegawai yang berusia di atas 45 tahun diperbolehkan untuk mengambil pensiun.

“Sampai saat ini hampir 400 orang yang bersedia secara sukarela menerima program pensiun dini,” katanya.

Selain itu juga adanya pemotongan gaji 10 hingga 50 persen, baik dari level staf, jajaran direksi maupun komersial, di mana semakin tinggi jabatannya pemotongan gaji (take home pay) semakin besar.