Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyayangkan keputusan pihak Manajemen Pelaksana Program (Program Management Office/PMO) Kartu Prakerja lantaran hanya meloloskan sedikit korban PHK yang masuk dalam daftar prioritas (whitelist) yang diajukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Ida menjelaskan, dari 2,1 juta korban PHK yang masuk dalam whitelist dan diusulkan kepada PMO Kartu Prakerja, hanya 95.559 orang yang lolos menjadi peserta program.

"Kami sangat sayangkan keputusan PMO, daya pekerja terdampak 2,1 juta orang dan yang diperintahkan Presiden langsung dan seharusnya mendapat karpet merah, ternyata hanya sebagian kecil yang diterima," ujar Ida ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Penerima Kartu Prakerja Mencapai 5,6 Juta Orang

Ida menjelaskan, terdapat proses penyisiran oleh Kemenaker sebelum akhirnya diserahkan kepada PMO Kartu Prakerja.

Mulanya, dari 2,1 juta orang yang diprioritaskan disisir dan mendapat 555.540 orang yang masuk daftar whitelist. Sebanyak 25.000 orang merupakan data usulan dari DPR RI, 20.700 usulan NU, 9.000 usulan Muhamadiyah, dan 500.000 usulan Disnaker.

Data tersebut selanjutnya dikirim Ida ke PMO Kartu Prakerja pada 1 Oktober 2020. Namun setelah dianalisa PMO, hanya 270.000 yang disetujui.

Belum selesai di sana, data itu kemudian diproses dan disisir kembali hingga menjadi 209.000 orang. Hingga pada 3 November 2020, PMO Kartu Prakerja ternyata hanya menerima 95.559 orang dari data itu yang lolos di batch 11. Artinya, hanya sekitar 4,5 persen dari data tersebut yang lolos sebagai peserta Prakerja, dari usulan awal 2,1 juta.

“Di 3 November PMO kirim data batch 11, ternyata hanya 95.559 data, dari usulan DPR, NU, Muhammadiyah, dan dinas-dinas tidak ada yang masuk sama sekali,” jelas dia.

Ida pun mengaku merasa tertampar oleh NU hingga Muhammadiyah lantaran hanya sebagian kecil data usulan prioritas tersebut yang lolos. Namun pihaknya mempertanggungjawabkan hal tersebut bahwa ada dari data usulan itu yang sudah menerima program atau bantuan lain dari pemerintah.

“Kami pertanggungjawabkan ke Muhammadiyah, NU, dinas-dinas yg ada di seluruhnya, semua data, kami dapat data dari PMO, mereka sudah terima program lain, ada datanya, kalau dibutuhkan kirim ke Komisi IX,” ucap dia.

Baca juga: Survei BPS: 66,47 Persen Peserta Kartu Prakerja Sudah Bekerja, tetapi...