Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dorong Kompetisi Sehat, Pemerintah Diminta Susun Regulasi E-Commerce

Kompas.com - 08/03/2021, 19:18 WIB
Yohana Artha Uly,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan e-commerce di Indonesia yang sangat pesat akhir-akhir ini menimbulkan masalah baru, yakni memunculkan persaingan yang tidak sehat antar-penjual.

Hal itu tecermin dari banjirnya produk impor lewat e-commerce dengan harga jual yang sangat rendah hingga mematikan pelaku usaha dalam negeri.

Pemerintah menyebutnya skema predatory pricing, yaitu strategi penjualan dengan mematok harga yang sangat rendah sehingga menarik pembeli. Tujuannya untuk menyingkirkan pesaing dari pasar dan mencegah pelaku usaha lain masuk ke pasar yang sama.

Baca juga: 4 Tips Laris Jualan Online di Platform E-commerce

Peneliti Center for Innovation and Digital Economy Indef, Media Wahyudi Aska mengatakan, pemerintah memang perlu segera membuat regulasi yang mendukung perdagangan sehat di e-commerce. Persoalan e-commerce ini dihadapi hampir seluruh negara di dunia.

"Terkait predatory pricing ini mungkin saja terjadi, yakni ketika investor memaksa vendor, dan ini secara legal, untuk menentukan harga dan menutup pesaing mereka," ujar Media dalam webinar Indef, Senin (8/3/2021).

Ia mengatakan, praktik predatory pricing di e-commerce memang sulit untuk dibuktikan dan diperlukan studi lanjut. Namun, menurut Media, banyak e-commerce di dunia yang memang seringkali melakukan monopoli.

Dia mencontohkan, salah satu e-commerce terbesar di dunia, Amazon pun melakukan monopoli perdagangan di Eropa hingga mengalami gugatan. Amazon dinilai melakukan serangkaian kebijakan untuk menghambat kompetitor masuk ke dalam pasar mereka.

“Platform-platform besar bahkan membuat produk sendiri dan mematikan produk lokal, kadang tidak memunculkan suatu produk di platformnya, serta menentukan barrier-barrier tertentu sehingga menimbulkan monopoli," paparnya.

Baca juga: Unicorn E-Commerce Bakal IPO Tahun Ini, Begini Persiapan BEI

Hal itulah yang perlu segera diantisipasi oleh pemerintah. Ia bilang, teknologi berkembangan sangat pesat dan regulasi harus mampu mengikutinya agar perdagangan yang berbasis daring pun bisa terjadi secara kompetitif.

"Saya kira ini yang harus segera direspon pemerintah. Kebijakan adalah hal yang perlu diterapkan pemerintah supaya monopoli tidak terjadi," imbuhnya.

Ia menegaskan, kompetisi yang sehat pada pasar e-commerce perlu dijaga, jangan sampai hanya platform-platform tertentu yang menguasai pasar dengan porsi yang signifikan.

Menurutnya saat ini produk impor lewat e-commerce yang masuk ke Indonesia hampir 100 persen berasal dari China. Hal itu sejalan dengan sebagian kepemilikan saham dua e-commerce besar di Indonesia yang memang dimiliki China.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com