Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkeu Bakal Naikkan PPN, Sandiaga Uno: Timing-nya Belum Tepat

Kompas.com - 18/05/2021, 20:19 WIB
Kiki Safitri,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk meningkatkan realisasi pajak tahun 2022.

Menurut Sandiaga kenaikan PPN belum tepat waktunya karena kondisi ekonomi saat ini sedang tertekan, terutama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Mengenai PPN saya sudah menyampaikan pada Bu Sri Mulyani, pendapat saya dari segi ekonomi kreatif, PPN tersebut akan semakin membebani, terutama bagi para pelaku parekraf yang sekarang sedang mengalami kesulitan, dan timing-nya belum tepat,” kata Sandiaga, Selasa (18/5/2021).

Baca juga: Tingkat Efikasi Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong

Sandiaga berharap Kementerian Keuangan bisa memikirkan ulang terkait rencana tersebut. Sebab jika tidak, peningkatan PPN tersebut dinilai akan berdampak terutama bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang sedang mengalami kesulitan.

“Karena, dunia usaha akan semakin terbebani dan bisa berakibat pada keputusan PHK yang tidak bisa dielakan lagi. Oleh karena itu kita harus memberikan masukan, terutama dari sektor yang tertekan akibat pandemi seperti parekraf, mungkin untuk sektor lain bisa dipertimbangkan,” ujar dia.

Selain rencana kenaikan PPN, Sandiaga juga mengungkapkan rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memangkas pagu anggaran Kemenparekraf tahun depan. Sandiaga mengaku dapat menerima hal tersebut karena kondisi keuangan negara sedang sulit.

Sandiaga juga memastikan Kemenparekraf akan menjajaki peluang Private Public Partnership untuk memastikan pembangunan dan invstasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa terus bergerak dan menjadi tumpuan lapangan pekerjaan, serta mata pencarian bagi 34 juta masyarakat Indonesia.

“Tahun depan pagu indikatif Parekraf dipotong cukup dalam. Saya bisa menerima keputusan tersebut karena kondisi keuangan negara sedang berat. Kami akan melakukan Private Public Partnership untuk memastikan pembangunan dan invstasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa terus bergerak di tengah pandemi,” ucap dia.

Baca juga: Daftar Terbaru Fintech P2P Lending Terdaftar dan Kantongi Izin OJK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com