Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi. Salah satunya pembangunan Pelabuhan Anggrek di Provinsi Gorontalo.

Pembangunan Pelabuhan ini dilakukan dengan pendanaan non-APBN melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kemenhub telah menetapkan Konsorsium Anggrek Gorontalo International Terminal, yang terdiri dari PT Gotrans Logistics International, PT Anugerah Jelajah Indonesia Logistic, PT Titian Labuan Anugrah, dan PT Hutama Karya (Persero)) sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Pelabuhan Anggrek.

“Meskipun di tengah pandemi, tetapi kita terus berkomitmen melanjutkan pembangunan. Saya bersyukur dan senang, karena pembangunan Pelabuhan Anggrek ini telah memasuki babak baru yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pada hari ini,” jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Ia mengatakan, penunjukkan pemenang lelang proyek pembangunan Pelabuhan Anggrek telah melalui serangkaian tahapan pengadaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

“Pemenang proyek ini tentunya memiliki kredibilitas untuk mengembangkan pelabuhan ini. Kami didukung oleh Bappenas dan Kemenkeu berkomitmen mendukung pembangunan sampai dengan pengelolaannya," kata Budi Karya.

"Diharapkan dua sampai tiga tahun mendatang, pelabuhan ini dapat menjadi kebanggaan dari masyarakat Gorontalo dan sekitarnya,” ungkap dia lagi.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo mengatakan, Pelabuhan Anggrek merupakan pelabuhan pengumpul yang berada di Provinsi Gorontalo.

Baca juga: Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Saat ini Pelabuhan Anggrek melayani kegiatan bongkar muat multipurpose yang saat ini diselenggarakan langsung oleh Kantor Unit Penyelenggara Kelas II Anggrek.

“Pelabuhan Anggrek memiliki daya tarik tersendiri bagi pihak swasta/badan usaha mengingat potensi hinterland (pengembangan Kawasan sekitar) yang mendukung, diantaranya berada di area perkembangan komoditi pertanian dan berada Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Gorontalo-Paguyaman-Anggrek-Kwandang (Gopandang),” jelas Agus.

Di tengah keterbatasan APBN, peran badan usaha baik BUMN maupun swasta menjadi vital. Karena dapat membantu pemerintah untuk tetap mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya Pelabuhan.

Untuk itu, Kemenhub memberikan kesempatan kepada badan usaha baik BUMN maupun swasta untuk berperan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur Pelabuhan.

Baca juga: PPKM Level 4, Anak Berusia 12 Tahun ke Bawah Dilarang Naik KA Jarak Jauh

Adapun nilai investasi kerja sama tersebut sebesar Rp 1,4 triliun dan biaya operasional sebesar Rp 5,2 triliun yang akan dikerjasamakan selama 30 tahun.

Dengan besaran pendapatan konsesi 2,5 persen per tahun dari pendapatan kotor yang dapat dinaikkan secara progressif serta pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebesar 50 persen disetorkan oleh badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Ruang lingkup penyelenggaraan proyek KPBU tersebut meliputi penyediaan dermaga untuk peti kemas yang dapat mengakomodir kapal bertambat sebesar 30.000 DWT.