Kemenhub Gratiskan Sertifikasi 178 Kapal Tradisional di Kepulauan Seribu

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menggratiskan sertifikasi kapal tradisional untuk mendapatkan Pas Kecil.

Kali ini, sebanyak 178 kapal tradisional dengan tonase kotor kurang dari 7 grosston (GT) di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, telah menjalani pengukuran dan pemeriksaan aspek kelaiklautan kapal oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Sertifikasi terhadap 178 kapal dilakukan secara gratis. Artinya, kapal-kapal tersebut mendapatkan Pas Kecil tanpa dipungut biaya.

Baca juga: Kemenhub Bantu Ekspor Produk UMKM lewat Indonesian SEA, Apa Itu?

Pas Kecil merupakan dokumen penting yang merupakan salah satu tanda bukti kepemilikan kapal, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, serta dokumen kapal yang dipersyaratkan untuk kapal berlayar dalam memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

Kepala Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu Johan Christoffel menyebutkan, kegiatan pengukuran kapal ini masih akan terus berlangsung di seluruh pulau di wilayah Kepulauan Seribu.

“Diimbau kepada masyarakat Kepulauan Seribu pemilik kapal yang belum memiliki Pas Kecil agar segera mengajukan permohonan untuk dilaksanakan pengukuran untuk persyaratan proses sertifikasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (26/9/2021).

Kemenhub masih membuka gerai pengukuran kapal. Johan menekankan bahwa setiap kapal yang berlayar harus memiliki Pas Kecil agar memenuhi status hukumnya.

Dengan gencarnya program sertifikasi kapal ini, diharapkan dalam waktu dekat seluruh kapal yang ada di wilayah kerja KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu sudah tersertifikasi.

“Hal ini akan banyak membantu para pemilik kapal. Tidak hanya mendapatkan sertifikat tapi juga bisa menambah nilai investasi kapal tersebut,” ungkapnya.

Baca juga: PPKM Berlanjut, Kemenhub Tegaskan Syarat Perjalanan Dalam Negeri Tak Berubah

“Kegiatan gerai pengukuran kapal merupakan salah satu program dari Kementerian Perhubungan yang merupakan arahan langsung dari bapak Menteri Perhubungan saat kunjungan kerjanya pada bulan Juni lalu di Pulau Untung Jawa,” sambungnya.