Omicron Melonjak, Sri Mulyani: Ini Akan Jadi Perhatian agar Tak Pengaruhi Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai mewaspadai tingginya kasus Omicron di Tanah Air berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2022.

Adapun saat ini, kasus harian dunia sudah mencapai 3,31 juta dengan tingkat kematian mencapai 8.000 kasus. Sementara di Indonesia sudah menembus 1.808 kasus.

"Hari ini kita akan fokus pada perkembangan Omicron yang sudah masuk di Indonesia dan ini akan menjadi perhatian agar tidak mempengaruhi terlalu banyak kinerja dari pemulihan ekonomi utamanya kuartal I 2022," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Tingkat Utang RI Naik 10,8 Persen, Sri Mulyani: Lebih Baik Dibanding Negara Berkembang Lain

Bendahara negara ini berharap, kasus Omicron di Indonesia bisa terkendali. Jika dibandingkan dengan negara lainnya di dunia, tingkat kasus di Indonesia memang masih relatif rendah.

Berdasarkan negara, kasus rata-rata tujuh hari di Amerika Serikat (AS) mencapai 616.600 kasus dengan kematian mencapai 2.159. Di Prancis, kasus Omicron tembus 366.200, India 312.000, Italia 162.400 kasus, dan Brazil mencapai 159.800 kasus.

Sementara di Spanyol tembus 125,300 kasus, di Jerman tembus 116.600 kasus, serta Argentina mencapai 103.300 kasus.

"Di Indonesia relatif masih rendah namun kita waspada yang tinggi dengan tren kenaikan terutama Omicron dari penularan yg sudah sifatnya lokal," beber Sri Mulyani.

Untuk mencegah penularan makin masif, dia menyampaikan Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran mengakselerasi vaksinasi Covid-19, baik yang dosis primer maupun dosis booster. Akselerasi booster sendiri sudah dimulai pada 12 Januari 2022.

Adapun per tanggal 26 Januari 2022, akselerasi vaksin dosis pertama sudah diberikan kepada 182,5 juta masyarakat atau 87,63 persen dari jumlah populasi. Sementara akselerasi vaksin dosis kedua mencapai 125,67 juta orang atau sekitar 60,34 persen dari populasi.

Lebih lanjut dia mengungkap, transisi menuju endemi akan terjal sehingga pemerintah perlu menggunakan seluruh instrumen kebijakan untuk mengompensasi tantangan yang mungkin terjadi.

"Walau (ada) pemikiran mengenai pandemi menuju endemi transisinya ini akan kita kalibrasi, kita harus gunakan semua instrumen kebijakan secara fleksibel, karena jalan menuju endemi tidak smooth. Jadi kita akan melihat termasuk perkembangan dari varian atau jenis virusnya serta kemungkinan ditemukannya vaksin maupun pengobatan yang lebih baik," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: KPPN Penuh Calo Anggaran, Itu Reputasi Masa Lalu...