BSI Salurkan Pembiayaan Korporasi Rp 58,1 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meningkatkan pembiayaan di sektor wholesale. Sampai dengan Maret 2023, pembiayaan korporasi BSI mencapai Rp 58,1 triliun, atau tumbuh 17,3 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Whosale Transaction Banking BSI Zaidan Novari mengatakan, pembiayaan korporasi didominasi sektor konstruksi & infrastruktur, sektor ketenagalistrikan, sektor manufaktur, sektor agrobased hingga sektor jasa kesehatan.

Zaidan optimistis pembiayaan wholesale BSI akan terus tumbuh seiring dengan semakin diminatinya skema pembiayaan syariah oleh korporasi.

Baca juga: Soal Rencana Aceh Revisi Qanun Bank Syariah, Pengamat: Harusnya Fokus Desak BSI Lakukan Perbaikan

“Pembiayaan korporasi dengan skema syariah semakin diminati oleh segmen korporasi dan mampu bersaing di industri, dengan skema pembiayaan yang sesuai kebutuhan nasabah, bagi hasil, serta pembiayaan dengan prinsip ekonomi syariah,” kata Zaidan dalam keterangan resmi, Kamis (1/6/2023).

Guna meningkatkan pembiayaan di sektor wholesale, ia bilang, perseroan melakukan kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) terkait perjanjian line facility pembiayaan modal kerja untuk korporasi. Kerja sama kedua belah pihak diharapkan mampu memperkuat modal untuk pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.

Kerja sama ini menjadi awal sinergi BSI dengan SMI dalam hal pembiayaan infrastruktur senilai Rp 1,25 triliun. Kerja sama ini nantinya akan digunakan untuk proyek infrastruktur dengan skema syariah, di antaranya pada sektor infrastruktur jalan, infrastruktur ketenagalistrikan, hingga infrastruktur sosial dan jasa lainnya.

Zaidan menerangkan, langkah ini sejalan dengan pesan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Pria yang karib disapa Tiko menjelaskan, salah satu praktik keuangan syariah yang perlu dipacu BSI adalah pembiayaan segmen wholesale, khususnya di sektor riil.

Menurut Tiko, pembiayaan wholesale dengan skema syariah masih jarang dilakukan di Indonesia. Padahal skema ini sudah umum terjadi di negara-negara lainnya seperti di London, Inggris; Dubai, Uni Emirat Arab; ataupun Malaysia.

“Kita ingin melakukan sosialisasi struktur syariah itu sebenarnya yang paling tepat untuk pembiayaan-pembiayaan infrastruktur atau pembiayaan jangka panjang pemerintah, seperti BUMN. Contohnya jalan tol, perkereta apian, pembangkit listrik itu sebenarnya paling cocok di BSI, dengan struktur syariah,” ujar Tiko.

Baca juga: Buntut BSI Error: Erick Thohir Rombak Direksi hingga Beri Peringatan