7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

KOMPAS.com - Contoh kebijakan fiskal bisa dibilang cukup banyak. Bahkan, dampaknya terasa langsung di masyarakat.

Paling gampang, contoh kebijakan fiskal adalah kebijakan subsidi BBM dan listrik, serta penyesuaian tarif pajak yang dibebankan kepada masyarakat.

Mengutip laman resmi Dana Moneter Internasional (IMF), kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dipakai pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui pengeluaran dan peneriman (pajak).

Kebijakan fiskal membantu menciptakan dan memelihara stabilitas ekonomi dengan mengatur tingkat pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Ini membantu menghindari fluktuasi yang berlebihan dalam aktivitas ekonomi, seperti resesi atau inflasi yang tinggi.

Melalui pemotongan atau peningkatan pajak serta pengeluaran publik, kebijakan fiskal dapat membantu mengendalikan laju inflasi atau deflasi yang dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat.

Selain itu, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang penting bagi pertumbuhan jangka panjang.

Baca juga: Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Contoh kebijakan fiskal

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan fiskal di Indonesia:

1. Pemotongan pajak untuk kelompok menengah rendah

Pemerintah dapat memutuskan untuk memberlakukan pemotongan pajak bagi individu atau kelompok pendapatan menengah rendah sebagai langkah untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi kesenjangan sosial.

Contoh kebijakan fiskal di Indonesia dilakukan dengan mengenakan pajak tinggi pada kalangan ekonomi ke atas, ini dikenal dengan skema pajak progresif.

2. Program infrastruktur skala besar

Salah satu kebijakan fiskal adalah pemerintah dapat mengalokasikan anggaran besar untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, pelabuhan, atau bandara baru.

3. Pajak atas barang-Barang mewah

Pemerintah dapat memberlakukan pajak tambahan atau tarif pajak yang lebih tinggi untuk barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, atau properti mewah sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Ini juga merupakan bagian dari contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Tujuannya selain membatasi konsumsi barang-barang tertentu terutama impor, juga bisa jadi upaya pemerataan pendapatan.