Satgas Pasti Temukan 100 Penipuan Bermodus Duplikasi Lembaga Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menemukan penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau meduplikasi nama situs maupun sosial media milik entitas berizin.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, belakangan modus penipuan dengan meniru entitas keuangan legal yang sudah ada sebelumnya marak terjadi.

"Pada awal 2024, Satgas PASTI menerima sejumlah laporan dari entitas yang memiliki izin (legal) terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau meduplikasi nama situs maupun sosial media milik entitas berizin tersebut dengan tujuan menipu masyarakat (impersonation)," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (18/4/2024).

Baca juga: Miliarder Vietnam Dijatuhi Hukuman Mati dalam Kasus Penipuan

Shutterstock/Pungu x Iustrasi modus social engineering atau soceng

"Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran investasi ilegal melalui modus impersonation di kanal media sosial Telegram," imbuh dia.

Selain itu, pada periode Januari sampai dengan Februari 2024 telah melakukan pemblokiran terhadap 195 nomor kontak pihak penagih (debt collector) dari pinjaman online ilegal yang dilaporkan melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Adapun, pemblokiran tersebut akan terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

Baca juga: Penipuan Online Jelang Lebaran Meningkat, BRI Minta Masyarakat Waspada Modus Social Engineering

Hudiyanto mengatakan, pemberantasan terhadap aktivitas keuangan ilegal sangat membutuhkan dukungan dan peran serta dari masyarakat, antara lain berupa sikap kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menerima tawaran dari pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Adapun, pada periode Februari sampai Maret 2024, Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah website dan aplikasi dan 48 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri).

Kemudian, 17 entitas yang melakukan penawaran investasi atau kegiatan keuangan ilegal dengan potensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.