Indonesia Selangkah Lebih Dekat Gabung Klub Negara Maju

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) kian mantap. Ini ditandai dengan diterimanya Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD Indonesia oleh pemerintah pada pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris, Perancis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, prosesi itu menandakan proses lebih lanjut dari tahapan bergabungnya Indonesia ke "klub negara maju". Proses aksesi itu sejalan dengan upaya Indonesia meningkatkan kolaborasi dengan seluruh anggota OECD.

Sebagai informasi, Indonesia telah menyampaikan intensi untuk keanggotaan OECD pada Juli 2023. Pada Februari 2024, Dewan OECD yakni seluruh 38 anggota OECD secara sepakat memutuskan untuk memulai proses aksesi Indonesia di OECD.

Baca juga: RI Mimpi Jadi Negara Maju, ESDM: Energi Bersih Menjadi Hal Mutlak

"Dengan mewakili 80 persen perdagangan dan investasi dunia, keanggotaan dan standar OECD sangat penting untuk menjamin perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan," kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis (2/5/2024).

Dalam rangka mempercepat proses aksesi, Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD tersebut mengatakan, proses koordinasi domestik serta komunikasi dengan negara mitra anggota OECD dan mitra internasional lainnya telah dilakukan secara intensif. Hal ini untuk memastikan proses keanggotaan Indonesia berjalan cepat dan lancar.

"Sebagai quick wins, Indonesia akan memprioritaskan sektor-sektor yang selama ini telah mengadopsi standar dan kebijakan OECD untuk dapat terlebih dahulu diselesaikan," ujarnya.

Baca juga: Indonesia Masih Butuh Waktu 3 Tahun untuk Gabung Klub Negara Maju OECD

Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembahasan mengenai proses akses Indonesia menjadi anggota penuh OECD secara formal telah dimulai melalui Pertemuan Tingkat Menteri OECD yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kisida.

Bendahara negara mengatakan, proses akses OECD merupakan wujud negara-negara yang memiliki persamaan pemikiran berdasarkan demokrasi, kebebasan individu, penghormatan hak asasi manusia, dan sistem pasar terbuka.

"Prinsip OECD yaitu better policy for better society selaras dengan pembangunan fondasi Indonesia untuk terus maju mencapai negara berpendapatan tinggi sesuai aman konstitusi," kata Sri.

Baca juga: Langkah Indonesia Gabung Klub Negara Maju Kian Mantap

Sebagai informasi, meskipun anggota OECD sudah sepakat untuk memulai proses aksesi, Indonesia masih diperlukan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun lagi untuk resmi menjadi anggota OECD. Ini sebagaimana disampaikan Airlangga pada Februari lalu.

"Kita harap proses menjadi anggota OECD ini bisa diselesaikan dalam 2 sampai 3 tahun. Beberapa negara yang berpengalaman masuk dalam 3 tahun adalah Chili, Estonia, Slovenia, dan Lithuania," kata dia, dalam konferensi pers, di Hotel Langham, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Target waktu penyelesaian proses aksesi itu sebenarnya lebih pendek dibanding rata-rata aksesi keanggotaan OECD, yakni di rentang 4-8 tahun.