Luhut Minta Penyelesaian Lahan di IKN Tak Rugikan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, permasalahan lahan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi hal yanh paling krusial yang harus diselesaikan.

Luhut mengatakan, pemerintah juga membahas beberapa "pending issue" terkait lahan terutama mengenai penggantian tanah warga yang terdampak pembangunan IKN.

Ia meminta agar permasalahan tanah tersebut tidak boleh merugikan masyarakat.

"Saya mengimbau kepada seluruh stakeholder dalam Rapat Koordinasi agar bekerja sesuai arahan Presiden Jokowi, menyelesaikan permasalahan ribuan lahan tersebut melalui dialog yang baik dengan masyarakat sekitar. Tidak boleh ada satupun masyarakat sekitar yang dirugikan karena pembangunan IKN, bila perlu mereka harus mendapat ganti untung dan manfaat yang nyata," tulis Luhut melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Kunjungi IKN, Luhut Optimistis Pembangunan Capai 80 Persen pada Agustus 2024

Luhut mengatakan, penyelesaian masalah tanah tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor baik dari pusat sampai daerah.

Ia mengatakan, pemerintah harus permasalahan secara kasus per kasus. Sebab, kata dia, setiap warga lokal punya budaya dan tradisi yang berbeda-beda yang harus dihargai.

"Bila memang harus dilakukan relokasi, maka harus dibangunkan hunian yang layak dan bagus bangunannya, agar seimbang dengan hasil pembangunan IKN sendiri. Bila memang harus diberikan kompensasi, nilainya harus wajar dan adil sesuai kesepakatan masyarakat dan pemerintah," tulis Luhut.

Baca juga: Kerjakan 12 Proyek di IKN, Waskita Karya Telah Selesaikan 2 Proyek

Lebih lanjut, Luhut berharap seluruh proses pembebasan lahan bisa selesai sesuai target yang disepakati bersama.

Selain itu, ia optimistis Upacara Peringatan HUT RI ke-79 yang digelar pada 17 Agustus 2024 dapat dilaksanakan di IKN.

"Realistis saya kira, mengingat progres pembangunan IKN yang saya lihat sudah 804 selesai dikerjakan," demikian tulis Luhut.

Baca juga: Otorita IKN Mau Uji Coba Kereta Tanpa Rel dan Taksi Terbang pada Juli 2024

Lahan seluas 2.086 hektar di IKN masih dihuni warga

Dikutip dari Nasional Kompas.com, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih bermasalah.

AHY menyebut, lahan itu masih dihuni oleh masyarakat setempat sehingga pemerintah perlu melakukan pembebasan lahan lewat sejumlah mekanisme, termasuk ganti rugi.

"Kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektar yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN. Jadi ada beberapa lokasi yang memang masih ada masyarakatnya," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Baca juga: Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain