Presiden SBY Harus Transparan soal Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dinilai tidak profesional dalam menangani kasus Bank Century sehingga negara dirugikan triliunan rupiah.

Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didorong membentuk tim "tandingan" yang dapat memberikan opini kedua terhadap keputusan yang diambil Boediono dan Sri Mulyani.

"Kasus Bank Century bisa jadi batu sandungan yang menyulitkan Presiden SBY," kata peneliti ekonomi-politik Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, Kamis (3/9) di Jakarta, apalagi sekarang Boediono justru sudah pasti akan mendampingi SBY sebagai wakil presiden.

Ekonom Iman Sugema juga menyatakan, Bank Century tidak layak mendapat kucuran dana penyelamatan Rp 6,76 triliun. Iman juga membantah, kolapsnya Bank Century berdampak sistemik.

"Nasabah Bank Century hanya 0,1 persen dari jumlah nasabah keseluruhan. Asetnya hanya 0,075 dari total aset bank se-Indonesia. Demikian juga dana masyarakat yang disimpan di Bank Century, yang berjumlah Rp 10 triliun atau 0,05 persen dari total simpanan masyarakat," ujarnya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch, Danang Widoyoko, menuntut pemerintah secara transparan mengungkapkan kasus tersebut. Pasalnya, sebagian dana yang digunakan lembaga penjamin simpanan (LPS) berasal dari uang nasabah bank seluruh Indonesia.

"Sebagian biaya administrasi yang dibayarkan nasabah setiap bulan digunakan oleh bank untuk membayar premi kepada LPS," kata Danang.

Seperti diberitakan, Bank Century merupakan bank yang telah diketahui sejak lama memiliki tata kelola buruk. Bank devisa ini dimanfaatkan oleh pemegang sahamnya untuk keperluan tidak wajar, dan terindikasi menyimpan potensi manipulasi.

Dua pemegang saham utama Bank Century yang lama, Alwarraq Hesyam Talaat M dari Arab Saudi dan Rafat Ali Rizvi, warga negara Inggris berketurunan Pakistan, melarikan diri.