Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Lamban Urus Kematian WNI

Kompas.com - 14/09/2012, 11:15 WIB
Kris R Mada

Penulis

BATAM, KOMPAS.com — Pemerintah dinilai lamban mengurus warga negara Indonesia di luar negeri. Hal itu terlihat dalam kasus kematian lima WNI yang ditembak polisi Malaysia, pekan lalu.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Johnny N Simanjuntak, mengatakan, empat di antara lima korban tewas pada Jumat (7/9/2012) dini hari. Sementara Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur baru menghubungi keluarga korban pada Kamis (13/9/2012).

"Keluarga baru ditanya soal korban setelah sepekan. Baru ditanya, belum sampai ke informasi kapan jenazah dipulangkan," kata Johnny, Jumat (14/9/2012) di Batam, Kepulauan Riau.

Sebagaimana diberitakan, Jony alias M Sin, Osnan, Hamid, dan Mahno ditembak polisi Malaysia di Ipoh, Negara Bagian Perak. Adapun Diden dikabarkan ditembak pada Senin malam. Selain Mahno, empat korban disebutkan berdomisili di Batam.

Johnny juga menyatakan terkejut dengan pernyataan keluarga korban. Keluarga sudah berusaha menghubungi KBRI Kuala Lumpur lewat telepon, tetapi tidak direspons sama sekali. "Pemerintah harus punya kebijakan tegas dan cepat untuk penanganan persoalan ini," ujarnya.

Apalagi, kata dia, penembakan itu bukan pertama kali terjadi. Dalam tujuh bulan terakhir, 11 WNI ditembak mati polisi Malaysia.

Berita selengkapnya dapat diikuti di topik "Malaysia Tembak Mati WNI di Perak"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mengenal Mata Uang Kanada, Salah Satu yang Paling Stabil di Dunia

    Mengenal Mata Uang Kanada, Salah Satu yang Paling Stabil di Dunia

    Whats New
    Inggris Dukung dan Berbagi Pengalaman untuk Keanggotaan Indonesia di CPTPP

    Inggris Dukung dan Berbagi Pengalaman untuk Keanggotaan Indonesia di CPTPP

    Whats New
    Menaker: Serikat Pekerja Nuntut Kenaikan Upah, Kami Tuntut Kenaikan Kompetensi

    Menaker: Serikat Pekerja Nuntut Kenaikan Upah, Kami Tuntut Kenaikan Kompetensi

    Whats New
    Bea Cukai, Dulu Tenar Jadi Sarang Pungli, Sempat Dibekukan Soeharto

    Bea Cukai, Dulu Tenar Jadi Sarang Pungli, Sempat Dibekukan Soeharto

    Whats New
    Emiten GPS PT Sumber Makmur Sasar Pasar Pembayaran Tol Tanpa Setop MLFF di RI

    Emiten GPS PT Sumber Makmur Sasar Pasar Pembayaran Tol Tanpa Setop MLFF di RI

    Whats New
    Ini Alasan Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

    Ini Alasan Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

    Whats New
    Mata Uang Denmark, Pakai Euro atau Krone?

    Mata Uang Denmark, Pakai Euro atau Krone?

    Whats New
    Menaker: Kami Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

    Menaker: Kami Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

    Whats New
    Walau Pendapatan Turun, PT Timah Bukukan Kenaikan Laba Per Kuartal I 2024

    Walau Pendapatan Turun, PT Timah Bukukan Kenaikan Laba Per Kuartal I 2024

    Whats New
    OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Dananta Kabupaten Kudus

    OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Dananta Kabupaten Kudus

    Whats New
    Di Perda Klungkung, Justru Bukan Warung Madura yang Dilarang Buka 24 Jam, tapi Ritel Modern

    Di Perda Klungkung, Justru Bukan Warung Madura yang Dilarang Buka 24 Jam, tapi Ritel Modern

    Whats New
    Harga BBM Vivo dan BP Kompak Naik Per 1 Mei 2024, Cek Rinciannya!

    Harga BBM Vivo dan BP Kompak Naik Per 1 Mei 2024, Cek Rinciannya!

    Whats New
    Gerakan Serikat Buruh Minta Prabowo Cabut UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

    Gerakan Serikat Buruh Minta Prabowo Cabut UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

    Whats New
    Emiten Menara Telko Tower Bersama Catatkan Pendapatan Rp 1,7 Triliun Per Kuartal I 2024

    Emiten Menara Telko Tower Bersama Catatkan Pendapatan Rp 1,7 Triliun Per Kuartal I 2024

    Whats New
    Kinerja 2023 'Kinclong', Emiten TI ATIC Sasar Pasar Baru Konsultasi Cloud pada 2024

    Kinerja 2023 "Kinclong", Emiten TI ATIC Sasar Pasar Baru Konsultasi Cloud pada 2024

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com