Sri Mulyani Tangkis "Serangan" soal Utang Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara blakblakan soal utang negara saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR. Padahal beberapa anggota DPR menyarankan agar rapat digelar secara tertutup lantaran isu utang dinilai sangat sensitif.

"Masalah utang adalah hal yang terbuka, jadi kami tidak masalah... sebagai akuntabilitas publik," ujarnya sebelum memulai rapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Benar saja, kesempatan itu dimanfaatkan Sri Mulyani untuk menangkis serangan-serangan sejumlah pihak yang mengkritik tajam pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, lantaran gemar berutang.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu mengakui utang RI memang meningkat sejak 2015, 2016, dan 2017. Namun tutur dia, hal itu tidak terlepas dari kegunaan dan penggunaan fiskal di APBN. Tiga belanja negara yang langsung berpengaruh ke perekonomian dinaikan yakni Dana Alokasi Khusus (DAK), dana desa, dan infrastruktur.

Selain itu anggaran perlindungan sosial masyarakat juga dinaikan dari Rp 75 triliun pada 2014 jadi Rp 215 triliun pada 2017. Begitupun dengan anggaran pendidikan naik dari sekitar Rp 300 triliun jadi Rp 447 triliun pada 2017.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan anggaran untuk masyarakat itu dibiayai oleh APBN yang sebagian dananya berasal dari utang. Ia menangkis anggapan bahwa utang yang ditarik pemerintah menguap entah ke mana.

Sejak 2015 tutur Sri Mulyani, selain membangun jalan, bandara, pelabuhan, jutaan masyarakat bisa menikmati kehadiran negara lewat beberapa program. Misalnya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang meningkat jadi 91 juta orang, imunisasi anak anak umur 0-11 bulan, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga program jaminan kesehatan yang naik 5 kali lipat.

Selain itu, ada juga program bidik misi untuk 450.000 siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk puluhan ribu siswa, hingga ribuan sekolah yang dibiayai lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Ibu bapak sekalian, ini untuk menjawab yang selama ini hoax menunjukan bahwa seolah-olah pemerintah tidak tahu ke mana utang itu pergi. Saya ingin sampaikan di sini, kami tahu. Ini adalah buktinya," kata Sri Mulyani.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, hingga akhir Juli 2017 lalu, utang pemerintah mencapai Rp 3.779 triliun, naik signifikan dibandingkan akhir 2014 yang senilai Rp 2.608 triliun.