Melucuti Stigma Negatif Jalan Tol Tak Ramah UKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran jalan tol sebagai infrastruktur vital kerap menjadi penghela pertumbuhan ekonomi daerah yang dilaluinya. Namun tak selamanya stigma positif itu melekat.

Sejak lama, jalan tol juga dicap tak ramah tehadap para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Biaya sewa gerai yang selangit tentu menjadi penyebab utama UKM sulit masuk ke rest area tol.

Akibatnya, tempat peristirahatan itu justru dikuasai oleh gerai-gerai modern yang mapan. Kalau pun ada gerai UKM, letaknya pasti tersisihkan di bagian paling belakang.

Kini stigma negatif itu coba mulai diubah oleh pemerintah. Sebagai tahap awal, pemerintah menggelar rapat koordinasi antar kementerian khusus terkait hal itu di Kantor Koordinator Perekonomian.

Ditemui usai rapat, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan (Umum dan Perumahan Rakyat PUPR), Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, pemerintah akan mengakomodir UKM masuk ke rest area tol.

"Kami akan menyediakan lahan di rest area khusus buat UKM," ujarnya, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Rencananya Kementrian PUPR akan menyiapkan dasar hukum berupa peraturan menteri terkait dengan kebijakan penyediaan lahan khusus UKM di jalan tol. Nantinya operator jalan tol harus mengikuti aturan tesebut.

Terkait tarif sewa gerai, Arie mengatakan bahwa pemerintah belum sampai kepada keputusan. Namun arah tarif sewa murah menjadi prioritas pemerintah agar pelaku UKM bisa masuk ke rest area.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Usaha Jalan Tol (BPTJ) Herry Trisaputra Zuna menuturkan, pada tahap awal, penyediaan rest area untuk UKM akan dilakukan di beberapa ruas jalan tol baru yang akan dioperasikan.

"Misalnya kalau Trans Sumatera itu ada di Lampung. Di Jawa ada Pejagan-Pemalang," kata dia. Meski begitu, Herry mengatakan bahwa pemerintah sudah memiliki rencana agar UKM juga bisa masuk ke rest area di tol-tol yang sudah mapan.

Hanya, hal itu akan diakukan secara bertahap. Pemerintah menyadari kebijakan ini tak cukup untuk mengangkat bisnis UKM di daerah. Perlu kebijakan susulan yang lebih besar termasuk dukungan dari pemerintah daerah setempat.

Meski begitu, pemerintah meyakini kebijakan ini mampu mengakomodir sebagian aspirasi UKM untuk bisa membuka gerai di rest area layaknya gerai moderen yang sudah mapan.

Diharapkan dengan masuknya UKM ke rest area, stigma negatif jalan tol tak ramah pelaku UKM bisa mulai meluntur dan kemudian hilang secara bertahap.