Pemerintah Tampung Pendanaan Infrastruktur dari Dermawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengkaji pembiayaan infrastruktur melalui metode blended financing.

Adapun blended financing merupakan pembiayaan yang bersumber dari dana filantropi atau dermawan yang dihimpun masyarakat untuk memobilisasi modal swasta serta investasi jangka panjang.

"Pendanaan infrastruktur di Indonesia ada (yang berasal) dari pemerintah (APBN), BUMN, ada juga yang dari swasta. Ada yang sifatnya loan, atau dalam hal ini pinjaman ada yang sifatnya penyertaan ekuitas," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (21/10/2017).

Pemerintah, kata dia, juga siap menampung pembiayaan infrastruktur yang berasal dari filantropi. Tiap filantropi, lanjut dia, memiliki ketertarikan masing-masing.

Baca juga : Sri Mulyani: Generasi Milenial Bukan Penonton, Tapi Penggerak Ekonomi

"Ada filantropi yang ingin masuk pada masalah kesehatan, ada yang mungkin (mau membiayai) infrastruktur tapi dikaitkan dengan climate change. Itu bisa saja kami tampung," kata Sri Mulyani.

Selama ini, pemerintah menampung pembiayaan infrastruktur dari filantropi oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Sebab, PT SMI merupakan lembaga yang ditugaskan mengelola sumber pendanaan infrastruktur dari swasta dalam maupun luar negeri.

Sri Mulyani belum mau mengomentari kemungkinan pendanaan dari filantropi langsung masuk ke infrastruktur, tanpa melalui pengelolaan PT SMI.

"Nanti kita discuss lagi lah, ya," kata Sri Mulyani.