BPK Nilai Program Cetak Sawah Kementan Tak Langgar Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai program cetak sawah yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan peraturan yang ada. 

Anggota IV BPK, Rizal Djalil mengatakan, berdasarkan hasil audit program cetak sawah yang bekerja sama dengan TNI tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 26 ayat 2 huruf a yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola. 

Seperti diketahui, program cetak sawah Kementan yang bekerja sama dengan TNI telah dimulai pada tahun 2015.

Program ini merupakan program yang membuat lahan tidak produktif seperti hutan, menjadi lahan produktif yang bisa menghasilkan produk pertanian.

(Baca: Program Cetak Sawah Baru Kementan Hadapi Kendala)

"Khususnya soal pengadaan barang dan jasa, tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, demikian juga yang dibawahnya," ujar Rizal di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (6/11/2017). 

Menurut Rizal, adanya bantuan TNI program cetak sawah tersebut malah semakin berjalan dengan baik. Dia mengungkapkan, capaian luasan cetak lahan terus bertambah. 

"Capaian hektarnya sampai triwulan II 2017 sudah tercetak 150.995 hektare dari seluruh wilayah yang sudah diprogramkan. Dengan alokasi realisasi anggaran Rp 2,6 triliun dari Rp  4,1 triliun keseluruhan anggarannya programnya," jelas dia. 

Meski demikian, Rizal merekomendasikan agar Kementan melaksanakan program turunan dari program cetak sawah. Salah satunya, mengenai status kepemilikan lahan setelah dicetak menjadi sawah. 

"Khusus mengenai status kepemilikan lahan kami menyarankan tadi supaya jelas. Jadi proses hibahnya mohon diproses bahwa diserahkan kepada masyarakat. Sehingga tidak ada ketidakjelasan tentang status aset yang sudah dikerjakan oleh TNI," pungkas dia.