Akankah Kegaduhan Politik Berpengaruh terhadap Ekonomi Indonesia?

JAKARTA, KOMPAS.com - Di penghujung tahun 2017, sebagian besar pelaku usaha disebut banyak membicarakan tentang kondisi perekonomian di Indonesia pada tahun 2018 yang dianggap tidak lepas dari kondisi politik mendatang.

Banyak juga dari mereka yang penasaran, apakah dinamika politik di tahun depan nantinya akan memengaruhi kondisi perekonomian secara umum di Indonesia atau tidak.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut tahun 2018 akan ada 171 Pilkada serentak di mana pemilihnya melebihi tiga per empat dari total pemilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Suasana politik diprediksi akan menghangat, bahkan berpotensi gaduh dari kondisi seperti itu.

"Saya bisa bilang, politik di Indonesia itu gaduhnya seperti yang dikatakan Pak Pramoedya Ananta Toer, seperti badai tapi hanya di dalam secangkir kopi," kata Burhan saat menjadi pembicara di acara DBS Bank Indonesia, Hotel Mulia, Selasa (21/11/2017).

Bila bicara politik, tutur Burhan, maka tidak lepas dari kegaduhan. Terlebih dengan Pilkada serentak dan pemanasan sebelum Pilpres 2019, maka gejolak politik di tahun 2018 dipastikan akan terjadi.

Namun, Burhan mengajak untuk melihat kembali ke belakang. Menurut dia, dari tahun 1999 sampai 2014, belum ada gejolak politik dari pemilihan umum yang menyebabkan sampai terjadinya kerusuhan massal.

Berbeda dengan ketika diadakan pemilihan umum di sejumlah negara yang tidak lepas dari kerusuhan dalam skala besar, seperti India, Pakistan, dan Filipina.

"Kita bisa bandingkan dengan Amerika di mana sudah berdemokrasi selama 200 tahun, politiknya gaduh tapi ekonominya tetap jalan. Sedangkan Indonesia baru 19 tahun melaksanakan demokrasi," ucap Burhan.

Burhan juga menyinggung tentang peran Pilkada dalam perekonomian di Indonesia. Menurut dia, meski masih banyak kekurangan pada sistem dan pelaksanaannya, tetap ada sisi positif dari Pilkada yang dilaksanakan rutin hingga melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang bisa membawa terobosan dari sisi ekonomi.

"Kalau kita tidak punya Pilkada, praktis yang terjadi adalah elite politik dan pejabat kita dipenuhi oleh orang-orang tua, seperti yang terjadi di Malaysia," ujar Burhan.

Dia berpesan agar pelaku usaha tidak perlu panik dalam menyongsong tahun 2018. Jika nantinya ada gejolak politik, kemungkinan besar tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kondisi dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pemerintah optimistis menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4 persen.