Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Begini Cara Menentukan Nilai Harta untuk Tentukan Pajaknya

Kompas.com - 25/11/2017, 13:20 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

MANADO, KOMPAS.com - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017 dapat menjadi panduan wajib pajak (WP) yang hendak melaporkan atau mengungkap hartanya.

Dalam aturan itu ditegaskan bahwa wajib pajak yang melaporkan hartanya sebelum ditemukan dan diperiksa oleh petugas pajak tidak akan dikenai sanksi dengan perhitungan cukup tinggi.

Namun, wajib pajak kerap kebingungan dalam menentukan nilai hartanya yang akan diisi ke dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak.

Terhadap hal itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menjelaskan panduan dalam menentukan nilai harta-harta yang biasanya dilaporkan.

"Untuk jenis harta kas dan setara kas, dihitung sesuai nilai nominalnya. Untuk harta tanah dan atau bangunan, dihitung sesuai dengan nilai jual obyek pajak (NJOP)," kata Yoga dalam acara Media Gathering DJP 2017 di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (22/11/2017).

Adapun untuk jenis harta kendaraan bermotor, nilainya didasarkan pada nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) seperti yang tercantum dalam dokumen kepemilikan kendaraan bermotor. Jenis harta emas dan perak didasarkan pada publikasi nilai PT Aneka Tambang.

Untuk saham dan bentuk jaminan lain yang diperjualbelikan di bursa efek, penentuan nilainya menggunakan publikasi nilai dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Adapun bagi obligasi negara dan obligasi perusahaan memakai patokan publikasi nilai PT Penilai Harga Efek Indonesia.

Lantas, bagaimana jika ada harta yang tidak tercantum dalam panduan-panduan di atas tadi?

Yoga menjelaskan, ada dua alternatif yang bisa ditempuh oleh wajib pajak, yaitu menggunakan jasa penilaian dari kantor jasa penilai publik atau menggunakan hasil penilaian dari DJP atas permintaan wajib pajak.

"Penilaian dari kami akan sangat fair karena menggunakan standar yang baku dan internasional. Kalau enggak mau terima penilaian kami, enggak apa-apa, bisa pakai penilaian sendiri. Itu opsi saja," tutur Yoga.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga SaksamaKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama
Berkaitan dengan pelaksanaan PMK 165/2017, di mana WP akan diganjar sanksi jika petugas pajak terlebih dahulu menemukan harta yang belum dilaporkan, Yoga memastikan tidak akan menjatuhkan sanksi bila wajib pajak meminta penilaian dari DJP.

Dalam hal ini, DJP menghargai itikad baik wajib pajak yang meminta perhitungan nilai hartanya untuk kemudian dilaporkan kepada petugas pajak.

Adapun tarif pajak yang dikenakan atas harta yang dilaporkan wajib pajak adalah 25 persen untuk wajib pajak badan, 30 persen bagi wajib pajak orang pribadi, dan 12,5 persen untuk wajib pajak tertentu.

Jika wajib pajak tak kunjung melapor hartanya lalu ditemukan oleh petugas pajak, akan dikenai sanksi denda 200 persen bagi wajib pajak peserta tax amnesty dan dua kali maksimal 24 bulan bagi wajib pajak bukan peserta tax amnesty.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kian Susut, Surplus APBN Tinggal Rp 8,1 Triliun

Kian Susut, Surplus APBN Tinggal Rp 8,1 Triliun

Whats New
IHSG Turun 34 Poin, Rupiah Melemah di Awal Sesi

IHSG Turun 34 Poin, Rupiah Melemah di Awal Sesi

Whats New
Harga Emas Dunia Menguat Usai Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi AS

Harga Emas Dunia Menguat Usai Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi AS

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Whats New
Daftar 30 Mitra Distribusi Pembelian Sukuk Tabungan ST012 dan Linknya

Daftar 30 Mitra Distribusi Pembelian Sukuk Tabungan ST012 dan Linknya

Whats New
Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor untuk S1, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor untuk S1, Ini Persyaratannya

Whats New
Sudah Bisa Dibeli, Ini Besaran Kupon Sukuk Tabungan ST012

Sudah Bisa Dibeli, Ini Besaran Kupon Sukuk Tabungan ST012

Whats New
Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Whats New
Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Whats New
Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km Per Jam, Perjalanan Terlambat

Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km Per Jam, Perjalanan Terlambat

Whats New
BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

Whats New
[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

Whats New
KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat gara-gara Hujan Lebat

KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat gara-gara Hujan Lebat

Whats New
Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com