Menyempurnakan KEK Pariwisata

PRESIDEN Joko Widodo berambisi membangun infrastruktur, bagaimanapun caranya. Begitulah pesan kunci yang sering kita dengar dari setiap pidato beliau. Karena memang untuk menjadi negara berdaya saing, tentu seluruh wilayah Indonesia harus tersambung secara infrastruktural.

Nah, di sinilah urgensi konektivitas. Lebih dari itu, untuk bisa mencapainya, Indonesia harus dibangun dari pinggiran. Desa-desa harus serius membelanjakan dana yang sudah dialokasikan pusat untuk menunjang pembangunan infrastruktur.

Jalan desa haruslah bagus agar komoditas-komoditas dari desa mudah diangkut dan dimobilisasi ke pasar. Tak ketinggalan, desa harus ikut berkiprah dan berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, dana desa sebagian harus dialokasikan untuk sektor produktif, seperti membangun dan memberdayakan badan usaha milik desa. Jika desa maju dan masyarakat desa bisa menikmati kemajuan tersebut, maka ketimpangan dan kemiskinan bisa lebih mudah untuk ditekan.

Itulah salah satu makna teknis dari visi membangun dari pinggiran.

Lantas, bagaimana jika kita layangkan visi ini ke sektor pariwisata? Karena, toh memang pariwisata sudah menjadi kontributor nomor dua terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (PDB).

Lihat saja, pada tahun 2016, devisa pariwisata sudah mencapai 13,5 juta dolar AS per tahun. Hanya kalah dari minyak sawit mentah (CPO) yang sebesar 15,9 juta dolar AS per tahun.

Tahun ini sektor pariwisata menjadi salah satu andalan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk meraup devisa. Target sudah dipasang, yakni menjadi sektor penyumbang devisa terbesar pada 2019.

Beruntungnnya, tanda-tanda itu sudah mulai terlihat pada tahun ini. Bahkan, diperkirakan devisa pariwisata akan melonjak 25 persen pada akhir 2017, sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia.

Nah, target akan semakin mungkin dicapai, jika visi membangun dari pinggir pun digandengkan ke sektor pariwisata. Pemerintah harus segera menyinergikan proyek-proyek infrastruktur di daerah-daerah dengan visi misi pariwisata nasional.

Sumber-sumber pertumbuhan pariwisata baru harus lahir di daerah-daerah sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu syarat berkembangnya pariwisata.

Dengan cara apa? Dengan cara menambah jumlah Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK Pariwisata) secara konsisten sesuai dengan jumlah provinsi yang ada, di luar 10 spot pariwisata prioritas.

Sejak beberapa tahun belakangan, pemerintah telah menetapkan dan membangun berbagai proyek infrastruktur pada berbagai daerah khusus karena diyakini akan menunjang pembangunan ekonomi, terutama pariwisata. Namun, jumlahnya belum banyak.

KEK Pariwisata

Tercatat, sejak 2012, pemerintah telah menetapkan 11 wilayah KEK. Tujuh KEK sebagai kawasan manufaktur, dan 4 KEK lainnya akan menjadi kawasan pariwisata.

Contohnya KEK Sei Mangkei yang menjadi kawasan Industri dan KEK Tanjung Lesung yang digenjot untuk kawasan pariwisata yang saat ini sudah mulai beroperasi.

Pemerintah menargetkan pembangunan dan pengembangan 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara bertahap hingga 2019. Tujuan utamanya adalah menarik investasi sekira Rp 669 triliun dan menyerap 625.583 tenaga kerja.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), misalnya, sampai akhir Juni 2017, 11 KEK di Indonesia telah memperoleh penetapan pemerintah.

Realisasi nilai investasi yang telah masuk ke dalam 11 KEK ini mencapai Rp 221 triliun. Bahkan dari sejumlah KEK yang telah diberikan, pemerintah berharap investasi bisa masuk Rp 726 triliun sampai 2030.

Tentu tidak mudah untuk mendatangkan investor, apalagi Indonesia harus bersaing dengan negara tetangga yang infrastrukturnya jauh lebih baik. Sementara itu, dari empat KEK Pariwisata, baru ada tiga KEK yang mulai beroperasi yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta, NTB, dan Bangka Belitung. Inilah kontrasnya.

Bagaimanapun, setelah melihat angka kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional, pemerintah tak bisa lagi mengelak dan harus segera memperbanyak kawasan ini. Dan berbagai kebijakan pendukungnya harus segera disiapkan.