Dampak "Shutdown" Pemerintah AS ke Ekonomi Indonesia Tidak Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak Sabtu (20/1/2018) lalu, pemerintah AS berada dalam kondisi "shutdown". Pada kondisi ini, layanan pemerintahan dihentikan akibat keputusan mengenai anggaran yang mandek di Senat.

Terkait hal ini, Head ASEAN Economic Research Standard Chartered bank Edward Lee menyatakan, ini bukan pertama kalinya pemerintah AS dalam kondisi shutdown. Terakhir kali shutdown terjadi di AS adalah pada Oktober 2013 lalu selama 16 hari.

"Pada waktu itu pasar sempat terdampak dan terjadi risk off," kata Lee pada konferensi pers Global Research Briefing 2018 Global Outlook di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Namun demikian, Lee memandang bahwa dampak shutdown pemerintah AS terhadap perekonomian maupun negara-negara lain termasuk Indonesia sangat bergantung pada berapa lama shutdown akan berlangsung. Selain itu, fundamental ekonomi AS tahun ini pun cukup baik.

Baca juga : Pemerintah AS Shutdown, Bagaimana Dampaknya ke Indonesia?

"Sekarang kondisi perekonomian AS cukup positif, sehingga dampaknya tidak terlalu besar," terang Lee.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra mengungkapkan, dampak shutdown pemerintah AS terhadap Indonesia relatif kecil. Pun ini bergantung pada durasi shutdown.

"Semakin lama shutdown, maka artinya sebagian layanan publik yang esensial akan tutup. Artinya mungkin produktivitas, kinerja ekonomi akan terganggu," ungkap Aldian.

Meskipun demikian, secara historis shutdown pemerintah AS tidak berlangsung lama. Sehingga, dampaknya terhadap perekonomian pun relatif terbatas.

Di samping itu, momentum perekonomian AS saat ini pun cukup kuat.

"Multiplier effect (dampak rentetan) kejadian ini terhadap daya beli AS sebagai trading partner (mitra dagang) kita tidak akan banyak terpengaruh," tutur Aldian.