Sri Mulyani: Anda Tidak Bisa Merencanakan, Mengapa Saya Harus Kasih Anggaran?

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kecewa dengan banyaknya jumlah revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebanyak 52.400 dari sekitar 26.000 satuan kerja (satker) di kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia.

Adanya revisi DIPA diartikan dengan perencanaan yang tidak matang sehingga penggunaan uang negara berpotensi tidak efektif dan efisien.

Hal itu dikatakan Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

"Ini artinya setiap satker revisi (DIPA). Waktu Anda membuat perencanaan anggaran, yang penting saya dapat duitnya dulu, nanti belakangan saya pikirin uangnya untuk apa, how bad that habit is," kata dia. 

Baca juga: Sri Mulyani Ganti Sistem Belanja Kementerian/Lembaga, Kini Pakai Kartu Kredit

Menteri yang akrab disapa Ani ini berkali-kali mengulangi kalimat 52.400 revisi DIPA di hadapan peserta rapat.

Menurut dia, fakta tersebut sama saja dengan tidak merencanakan dengan baik belanja kementerian/lembaga dan juga tidak menghargai uang negara yang susah payah dihimpun untuk kepentingan masyarakat luas.

"Jelek sekali, jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu. Berarti kita tidak hormati uang itu kita kumpulkan dari rakyat untuk kembali ke rakyat," tutur Ani.

Bahkan, saking kecewanya, Ani sampai mengatakan tidak akan memberikan anggaran lagi atau memotong anggaran bagi kementerian/lembaga yang kedapatan melakukan revisi DIPA terbanyak.

Baca juga: Dorong Belanja Pemerintah, Penyerahan DIPA Dipercepat

Hal itu dilakukan agar pihak yang dimaksud merasa malu dan diharapkan bisa mengubah kebiasaan buruk dengan cara kerja yang profesional.

"Yang melakukan revisi sangat sering, tahun depan tidak usah dikasih anggaran. Anda tidak bisa merencanakan anggaran, kenapa saya harus kasih anggaran?" ujar Ani.

Adapun berdasarkan APBN 2018, total belanja kementerian/lembaga yang ditetapkan sebesar Rp 847 triliun. Sementara total belanja negara secara keseluruhan dalam APBN 2018 adalah Rp 2.220,7 triliun.