"Ada Tindakan Tegas untuk Impor Baju Bekas Melalui Pelabuhan Tikus"

JAKARTA, KOMPAS.com -  Unutk melindungi produk tekstil dalam negeri, Kementerian Perindustrian terus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mengatasi impor ilegal produk tekstil dalam bentuk borongan.

"Kami juga akan perhatikan dan ada tindakan tegas untuk impor baju bekas yang masuk melalui pelabuhan tikus," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangan resmi, Selasa (13/3/2018).

Selain itu untuk memperluas pasar produk tekstil Indonesia, pemerintah juga tengah berupaya merampungkan perjanjian kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Menurut dia, saat ini perjanjian bilateral tersebut masih dalam proses negosiasi. "Karena bea masuk ekspor produk tekstil Indonesia masih dikenakan 5-20 persen, sedangkan ekspor Vietnam ke Amerika dan Eropa sudah nol persen," tutur Airlangga.

Baca juga: Sri Mulyani: Ekspor Tekstil Bodong Rugikan Keuangan Negara

Membutuhkan tenaga kerja terampil

Di sisi lain, seiring dengan peningkatan investasi di sektor industri harus disambut dengan upaya penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja sesuai kebutuhan dari perkembangan teknologi dan proses manufaktur saat ini.

Hal tersebut bertujuan untuk memacu produktivitas dan daya saing sehingga mampu kompetitif dalam memenuhi pasar konsumen baik di domestik maupun internasional.

Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, saat ini pihaknya tengah membuat program percepatan guna penyiapan ketersediaan SDM industri dan peningkatan kompetensinya yang sesuai permintaan dunia kerja sekarang, kata

Menurut dia, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional sedang membutuhkan tenaga kerja terampil yang cukup banyak seiring dengan adanya ekspansi dan investasi baru. 

"Misalnya di Boyolali, perusahaan tekstil lagi mencari tenaga kerja lebih dari 5.000 orang. Di samping itu, industri TPT kita tahun lalu mampu tumbuh 3,45 persen, melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya yang minus satu persen," kata dia.

Menurut Sigit, saat ini pihaknya telah menjalankan sejumlah langkah strategis, antara lain pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

"Kami telah meluncurukan program tersebut di beberapa wilayah Indonesia hingga lima tahap, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, serta DKI Jakarta dan Banten. Total industri yang terlibat mencapai 558 perusahaan dan menggandeng 1.537 SMK," sebutnya.