Investor Jauhi Mata Uang Virtual Venezuela

NEW YORK, KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu Venezuela menerbitkan mata uang virtual yang didukung oleh pemerintah, yakni petro.

Presiden Nicolas Maduro menyatakan, token petro adalah alat untuk merespons sanksi ekonomi yang dijatuhkan pada negara yang dipimpinnya. Venezuela kini tengah mengalami krisis ekonomi parah, yang berimbas pada krisis sosial dan kemanusiaan pula.

Namun para investor ternyata enggan membeli mata uang virtual tersebut.

Mengutip CoinDesk, Senin (26/3/2018), investor malah menjauh dari petro. Sebab, mata uang virtual ini direncanakan dengan buruk.

Baca juga: Hiperinflasi, Harga Sepotong Daging di Venezuela Mencapai Jutaan Bolivar

Pertama, pemerintahan Maduro tidak transparan mengenai jumlah pasti token petro yang diterbitkan, diperdagangkan, dan dikelola. Pada Januari 2018 lalu, pemerintah Venezuela menerbitkan dokumen berisi mekanisme petro, namun beberapa pekan kemudian pemerintah merevisinya dan menyatakan petro akan dibangun dengan paltform blockchain yang benar-benar berbeda.

Pemerintah juga menerbitkan panduan anti pencucian uang untuk penukaran mata uang virtual Venezuela. Akan tetapi, panduan itu malah cuma berupa daftar isi.

Menambah ketidakpastian, Venezuela menunjuk jaringan yang tak jelas asal Rusia untuk membangun petro. Penunjukan tersebut dinilai tidak mengherankan karena berdasarkan investigasi yang dilakukan Time,  bahwa penasihat senior Presiden Vladimir Putin mengawasi proyek petro dengan persetujuan Putin.

Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi Venezuela menyatakan bahwa petro adalah perpanjangan utang namun ilegal. Petro pun dinilai akan memfasilitasi korupsi yang sudah kronis di negara tersebut.

Pemerintah AS pun memberikan sikap tegas terhadap petro. Penukaran mata uang virtual di AS tidak bisa secara legal menjual petro.

Pemerintah AS pun menerbitkan memo eksekutif yang berisi larangan bagi warga AS untuk bertransaksi dengan petro.