YLKI: Penurunan Tarif Tol untuk Truk Tak Berdampak Turunkan Harga Konsumen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menurunkan tarif untuk angkutan truk di 39 ruas tol. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memandang, sepintas upaya ini dapat diapresiasi, sebab tarif tol untuk truk dan bus umum di Tanah Air tergolong mahal.

Sebagai perbandingan, di China, angkutan truk dan bus umum hanya membayar 40 persen dari tarif. Meskipun demikian, Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi memandang, penurunan tarif tol untuk truk tak serta-merta menurunkan harga logistik untuk konsumen akhir.

"Yang mempengaruhi harga pada konsumen akhir bukan semata soal biaya logistik di sektor transportasi," kata Tulus dalam keterangannya, Minggu (1/4/2018).

Tulus menyatakan, biaya pungutan liar (pungli) di sektor transportasi masih sangat marak, baik di terminal, pelabuhan, dan jembatan timbang. Ini yang menjadi benalu sesungguhnya dalam biaya logistik, yang kemudian dibebankan pada konsumen.

Baca juga : Asosiasi Tol Pertanyakan Rencana Pemerintah Turunkan Tarif Tol

"Sekalipun diturunkan tarifnya, hal tersebut akan masih dirasa mahal oleh operator," tutur Tulus.

Ia menyebut, seharusnya pemerintah memfasilitasi angkutan logistik dengan angkutan kereta api, bukan truk. Angkutan logistik dengan kereta api jelas lebih efisien, tanpa pungli dan anti macet, sehingga barang lebih cepat sampai tujuan.

YLKI pun menilai, penurunan tarif tol untuk truk juga bisa disebut akal-akalan belaka. Sebab, pemerintah mengompensasi operator tol untuk memperpanjang waktu konsesi pengelolaan jalan tol.

"Seharusnya tarif tol itu agar lebih absah, tidak hanya mengacu pada inflasi dan perhitungan operator tol saja, maka tarif tol harus audited BPK. Siapa yang bisa mengontrol besaran dan struktur tarif tol? Bandingkan dengan harga BBM, tarif listrik bahkan harga gas elpiji 12 kilogram yang audited BPK," terang Tulus.