Keinginan Jokowi soal Eksplorasi Migas Pertamina Dinilai Sulit Terwujud

MALANG, KOMPAS.com—Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai, keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas (migas) secara besar-besaran oleh Pertamina sulit terwujud. Pertimbangannya, biaya yang besar.

"Eksplorasi itu mahal. Pembiayaannya harus berkelanjutan. Hampir mustahil bisa hanya dengan dana sendiri," kata Faisal saat menghadiri Konferensi Regional Akuntansi (KRA) V di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Kamis (3/5/2018).

Terlebih lagi, lanjut Faisal, keuntungan yang diperoleh Pertamina tidak pernah utuh akibat kerap diminta oleh pemerintah. Semua tantangan itu dia sebut menjadi kendala bagi Pertamina untuk bisa melakukan eksplorasi migas.

"Karena keuntungan Pertamina itu sebagian besar kadang-kadang diminta oleh pemerintah. Jadi tidak pernah utuh uangnya untuk melakukan eksplorasi yang massif," imbuh Faisal.

Baca juga: Pertamina Setor Dividen Rp 8,57 Triliun ke Pemerintah

Faisal pun lantas mengkritik langkah pemerintah yang memberikan beban kepada Pertamina di luar urusan migas. Namun, Faisal enggan menjelaskan apa yang dia maksud sebagai beban itu.

Bahkan, Faisal menganggap petinggi Pertamina terbelenggu dalam menjalankan tugasnya karena terus dibayang-bayangi oleh pemerintah, termasuk kemungkinan pemecatan mendadak.

"Presiden harus sadar Pertamina itu semakin tidak lincah, baru bikin rencana saja sudah diganti. Di era Jokowi saja sudah dua kali diganti presdir (presiden direktur). Saya berharap Presiden jangan asal ngomong deh, bantu Pertamina gitu, stabilkan kepemimpinan Pertamina agar mereka bisa berpikir jauh ke depan," papar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti Pertamina yang hingga saat ini hanya menjadi pemain skala kecil dalam hal eksplorasi minyak dan gas.

Baca juga: Presiden Jokowi Geleng-geleng Lihat Pertamina Hanya Eksplorasi Kecil-kecilan

Presiden Joko Widodo juga menyoroti ruwetnya regulasi di Kementerian ESDM. Ia mengatakan, keruwetan regulasi itulah yang menyebabkan Pertamina hanya menjadi "penonton", bukan pemain inti.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri ESDM untuk melakukan deregulasi sejak 2017 lalu.