Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Daerah Indonesia Timur Rentan Jadi Obyek Calo Anggaran

Kompas.com - 07/05/2018, 18:31 WIB
Mutia Fauzia,
Palupi Annisa Auliani

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com
—Menteri Keuangan mengatakan, wilayah Indonesia Timur ditengarai masih rentan menjadi obyek calo anggaran, termasuk daerah hasil pemekaran dan para kepala daerah yang baru pertama kali terpilih di kawasan itu.

"Saya mendengar bahwa pemerintah daerah yang masih baru terbentuk atau kepala daerah baru terpilih merasa perlu untuk sowan atau datang (ke Kementerian Keuangan untuk memastikan anggaran). Hal itu tidak perlu terjadi, kami akan melakukan berbagai edukasi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kemenkeu Dukung KPK Ungkap Korupsi RAPBNP 2018, Senin (7/5/2018).

Menurut Sri Mulyani, praktik calo anggaran jelas sangat berlawanan dengan perintah Presiden untuk memajukan daerah terluar dan tertinggal.

Baca juga: Pejabatnya Tertangkap KPK, Kemenkeu Akan Perkuat Transparansi Pengelolaan APBN

Momentum pemilihan kepala daerah, lanjut Menkeu, juga menjadi celah bagi para makelar anggaran. Karenanya, kata dia, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan akan aktif menyampaikan kepada kepala daerah untuk tidak perlu bertemu calo yang mengatasnamakan konsultan Kementerian Keuangan terkait pencairan anggaran.

"Di Kemenkeu saya dengar ada satu ruangan yang dipakai untuk menerima pemerintah daerah. Saya minta Sekjen (Sekretaris Jenderal) dan Irjen (Inspektorat Jenderal) untuk melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang menggunakan fasilitas negara dalam praktik makelar anggaran," tegas Sri Mulyani.

Baca juga : Pegawai Kemenkeu Ditangkap KPK, Sri Mulyani Sebut Praktik Calo Anggaran Masih Ada

Menkeu pun menyatatakan bakal memperketat akses masuk ke gedung kementeriannya. Tujuannya, memastikan siapa saja yang memasuki gedung, waktu kedatangan, dan siapa yang ditemui. Setiap orang yang datang pun harus mengisi buku tamu yang menurut dia akan dikelola sistematis.

"Saya tidak mau ada orang masuk Kementerian Keuangan dengan leluasa untuk transaksi. Kami konsisten untuk menjaga Kemenkeu menjadi wilayah bebas korupsi," tegas Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com