Menkeu: Daerah Indonesia Timur Rentan Jadi Obyek Calo Anggaran

"Saya mendengar bahwa pemerintah daerah yang masih baru terbentuk atau kepala daerah baru terpilih merasa perlu untuk sowan atau datang (ke Kementerian Keuangan untuk memastikan anggaran). Hal itu tidak perlu terjadi, kami akan melakukan berbagai edukasi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kemenkeu Dukung KPK Ungkap Korupsi RAPBNP 2018, Senin (7/5/2018).

Menurut Sri Mulyani, praktik calo anggaran jelas sangat berlawanan dengan perintah Presiden untuk memajukan daerah terluar dan tertinggal.

Momentum pemilihan kepala daerah, lanjut Menkeu, juga menjadi celah bagi para makelar anggaran. Karenanya, kata dia, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan akan aktif menyampaikan kepada kepala daerah untuk tidak perlu bertemu calo yang mengatasnamakan konsultan Kementerian Keuangan terkait pencairan anggaran.

"Di Kemenkeu saya dengar ada satu ruangan yang dipakai untuk menerima pemerintah daerah. Saya minta Sekjen (Sekretaris Jenderal) dan Irjen (Inspektorat Jenderal) untuk melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang menggunakan fasilitas negara dalam praktik makelar anggaran," tegas Sri Mulyani.

Menkeu pun menyatatakan bakal memperketat akses masuk ke gedung kementeriannya. Tujuannya, memastikan siapa saja yang memasuki gedung, waktu kedatangan, dan siapa yang ditemui. Setiap orang yang datang pun harus mengisi buku tamu yang menurut dia akan dikelola sistematis.

"Saya tidak mau ada orang masuk Kementerian Keuangan dengan leluasa untuk transaksi. Kami konsisten untuk menjaga Kemenkeu menjadi wilayah bebas korupsi," tegas Sri Mulyani.