"Meredam Impor Bukanlah Solusi..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Neraca perdagangan Indonesia pada bulan April 2018 defisit 1,63 miliar dollar AS. Pemerintah memperkirakan defisit neraca perdagangan ini memiliki tendensi untuk terus berlanjut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur dan menggeliatnya iklim investasi di Indonesia membutuhkan bahan baku dan modal yang tidak semuanya diproduksi oleh lokal.

Baca: April 2018, Neraca Perdagangan Indonesia Defisit 1,63 Miliar Dollar AS

"Investasinya naik, pembangunan infrastruktur realisasinya makin banyak, mau tidak mau impor naik. Karena kita tidak menghasilkan sejumlah barang yg kita perlukan," ujar Menko Darmin ketika ditemui di gedung Kemenko Bidang Perekonomian, Selasa (15/4/2018).

Data BPS menunjukkan, selama Januari hingga April 2018 nilai impor terbesar berasal dari bahan baku/penolong berjumlah 44,7 miliar dollar AS, atau 74,58 persen dari total nilai impor Indonesia. Angka ini meningkat 21,86 persen dari nilai impor bahan baku/penolong pada periode yang sama tahun lalu (yoy).

Sementara itu, untuk barang modal, akumulasi bulan Januari hingga April 2018 senilai 9,1 miliar dollar AS, atau 16,34 persen dari keseluruhan total nilai impor Indonesia.

Untuk barang konsumsi, pada periode Januari hingga April 2018 ini berjumlah 5,45 miliar dollar AS atau 9,08 persen dari keseluruhan total nilai impor.

"Jangan lupa, barang modal dan bahan baku kalau impor kita (total) 91 persen, barang konsumsi cuma 9 persen. Nah jadi memang sekarang ini berarti selain mempercepat realisasi investasi dan pertumbuhan infrastruktur dampaknya positif," lanjutnya.

Perlu Menggenjot Ekspor

Menurut Menko Darmin, meredam impor bukanlah solusi dari polemik defisit neraca perdagangan ini.

"Bukan impornya yang harus ditekan. Kalau ditekan itu, sama saja menekan pertumbuhan berikutnya," ujar dia. 

Darmin melanjutkan, untuk mengimbangi impor yang cukup tinggi, pemerintah perlu untuk mendorong ekspor.

"Kalau tidak itu dampaknya bisa tidak terlalu baik terhadap neraca pembayaran," tukasnya.

Dengan mempermudah perizinan investasi, salah satunya melalui pemberian insentif investasi, menurutnya dapat membantu untuk mendorong peningkatan ekspor.

Baca: Ekspor Indonesia pada April 2018 Turun 7,19 Persen

"Sebaiknya pemerintah itu menyiapkan satu perizinan investasi yang jauh lebih mudah, sekaligus insentif-insentif untuk investasi. Kalau nanti kalian lihat daftar kegiatan yang dapat tax holiday dan tax allowance itu sebagian memang yang berorientasi eskpor dan sebagian besar itu adalah kegiatan yang belum ada di sini," jelas Menko Darmin. 

Senada dengan Menko Darmin, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian untuk terus meningkatkan proses industrialisasi di Indonesia.

"Kami akan meluncurkan dan terus meningkatkan apa yang disebut berbagai kebijakan untuk mengembangkan investasi dan ekspor termasuk fasilitas fiskal seperti pemberian tax holiday, tax allowance, dan insentif untuk industri kecil yang padat karya dan ekspor oriented," ujar Sri Mulyani saat ditemui awak media di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (15/5/2018).