Catatan dari Dewan untuk Pemerintah Jelang Pembahasan RAPBN 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada rapat paripurna hari Kamis (24/5/2018) menyepakati kerangka ekonomi dan pokok kebijakan fiskal yang diajukan Kementerian Keuangan sebagai pendahuluan pembahasan RAPBN 2019.

Melalui persetujuan mereka, sejumlah fraksi turut memberi masukan untuk kerangka ekonomi dan pokok kebijakan tersebut.

"Kami mengapresiasi realisasi penerimaan pajak tahun 2017 yang positif. Namun, kami minta pemerintah cari solusi yang komprehensif untuk mendongkrak penerimaan pajak dan bea cukai. Pemerintah juga perlu kreatif mencari sumber PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) lain," kata juru bicara PDI Perjuangan Adisatrya Suryo Sulistio dalam rapat paripurna.

Adisatrya juga menekankan pentingnya pemerintah memprioritaskan belanja yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, PDI Perjuangan mengharapkan pemerintah memberi solusi bagi kesejahteraan guru honorer dan petani lepas.

Baca juga: Asumsi Dasar Makroekonomi Indonesia Jelang RAPBN 2019

Perwakilan Partai Golkar, Edison Betaubun, mengingatkan agar pemerintah bisa memprioritaskan pengembangan sektor industri yang sejalan dengan revolusi industri 4.0.

Edison juga berharap pemerintah dapat memaparkan strategi yang lebih rinci untuk mengendalikan nilai tukar rupiah.

Sementara perwakilan Partai Gerindra, Heri Gunawan, mengkritisi realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di bawah target yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, Gerindra juga menyoroti tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang dinilai belum bisa mendorong masuknya arus modal ke Indonesia serta impor yang lebih tinggi dari ekspor.

Pandangan serupa disampaikan Sukiman dari Partai Amanat Nasional (PAN). Sukiman mengungkapkan, PAN memandang pemerintah seharusnya mendorong ekspor lebih tinggi dengan menetapkan target yang melampaui target untuk impor.

Adapun dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pemerintah turut memikirkan tentang tambahan anggaran untuk deradikalisasi. Perwakilan PPP, Amir Uskara, menyebut usulan itu cukup mendasar karena rentetan peristiwa teror yang terjadi beberapa waktu lalu.

Untuk tahun 2019, pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4-5,8 persen. Dalam hal menjaga konsumsi rumah tangga, pemerintah juga menargetkan untuk menjaga inflasi pada tingkat yang rendah, dengan rentang inflasi 3,5 plus minus 1 persen.

Berkaitan dengan kebijakan moneter, dengan mempertimbangkan normalisasi kebijakan di Amerika Serikat dan kenaikan Fed Fund Rate, pemerintah memperkirakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di kisaran Rp 13.700-14.000. Pemerintah juga memperkirakan rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan tahun 2019 di kisaran 4,6-5,2 persen.

Dalam hal asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude-oil Price) diperkirakan pada kisaran 60-70 dollar AS per barrel. Sementara lifting minyak bumi diprediksi mencapai 722-805 ribu barrel per hari dan lifting gas bumi sekitar 1.210-1.300 ribu barrel setara minyak per hari.