BPK Temukan Belanja Pemerintah Tidak Sesuai Ketentuan pada Laporan Keuangan 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah ketidakpatuhan pemerintah dalam hasil pemeriksaan atau audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017.

Salah satu temuan tersebut adalah penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada 84 kementerian/lembaga yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 25,25 triliun dan 34.171,45 dollar AS.

Berdasarkan hasil audit LKPP 2017 oleh BPK yang diterima Kompas.com, belanja yang tidak sesuai ketentuan ada pada belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang.

Adapun untuk belanja barang dalam mata uang asing sebesar 34.171,45 dollar AS ditemukan pada Kementerian Pertahanan.

BPK juga menemukan masalah belanja bantuan sosial pada lima kementerian/lembaga, dengan total dana sebesar Rp 2.250.255.894.341.

Secara umum, BPK menaruh perhatian pada belanja di Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pertahanan.

Di Bakamla, BPK mendapati penyimpangan belanja Rp 211.052.731.058 berupa kekurangan volume atas realisasi pembayaran pelaksanaan pembangunan kapal 80 meter yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp 206.341.483.008.

Juga ada kekurangan pada pengadaan peralatan pendukung hibah Stasiun Bumi Bitung dan Bangka Belitung sebesar Rp 160.728.360.

Di KKP, ada belanja yang tidak sesuai berupa pengadaan barang percontohan budidaya ikan lepas pantai sebesar Rp 114.871.468.536.

Sedangkan di Kementerian Pertahanan, BPK menyoroti dua mekanisme pelaksanaan anggaran yang berbeda dengan kementerian/lembaga lain, menyebabkan kompleksitas pertanggungjawaban terhadap laporan keuangannya.

BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun 2017.

Dari laporan keuangan 88 kementerian/lembaga, sebanyak 80 di antaranya mendapat WTP, enam mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan dua mendapat Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

Meski ada dua kementerian/lembaga yang TMP dan enam yang WDP, tidak berpengaruh secara material terhadap keseluruhan LKPP tahun 2017.