Sri Mulyani Kritik Perencanaan Kementerian/Lembaga yang Belum Efektif

JAKARTA,  KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik satuan kerja (satker) di tiap kementerian/lembaga yang dinilai belum efektif dalam menyusun perencanaan.

Akibatnya, postur anggaran terlalu besar namun tidak mencerminkan kegiatan sebenarnya dari yang direncanakan masing-masing satker.

"Sering kita lihat APBN dibuat jumlahnya besar, tetapi eksekusinya tidak sebesar yang didesain. Akibatnya, pembiayaan jadi terlalu besar dari yang sebetulnya tidak perlu," kata Sri Mulyani saat memberi sambutan pada Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kementerian Keuangan, Kamis (28/6/2018).

(Baca: Dituding ICW Tidak Transparan, Ini Respons Sri Mulyani)

Sri Mulyani memaparkan, pengadaan barang dan jasa pemerintah makin lama makin besar, seiring dengan bertambah besarnya anggaran.

Oleh karenanya, satker di tiap kementerian/lembaga mesti melakukan proses pengadaan secara transparan, akuntabel, efisien, dan tetap berdasarkan tata kelola yang baik.

Merujuk pada APBN 2018, anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.220,7 triliun, di mana Rp 1.454,5 triliun merupakan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp 766,2 triliun.

Dari total belanja pemerintah pusat, belanja kementerian/lembaga tercatat sebesar Rp 847,4 triliun.

(Baca: Hingga Mei 2018, Anggaran Negara Defisit Rp 94,4 Triliun)

Adapun dalam belanja kementerian/lembaga tahun ini, sebanyak Rp 203,9 triliun dipakai untuk belanja modal dan Rp 320 triliun dialokasikan sebagai belanja operasional yang sebagian dalam bentuk belanja barang.

Sementara dari alokasi belanja pemerintah pusat, Rp 524 triliun dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa, setara dengan 36 persen dari total belanja pemerintah pusat.

"Pengadaan barang dan jasa adalah instrumen yang penting dalam mewujudkan cita-cita negara. Suatu negara yang anggarannya besar, tapi dari sisi pengadaan dilakukan dengan tidak mengikuti tata kelola yang baik dan persaingan yang sehat, maka negara tersebut akan menciptakan iri hati dan ketimpangan dari sisi pelaku ekonomi," kata Sri Mulyani.