Dukung Reformasi Agraria RI, Bank Dunia Kucurkan 200 Juta Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Grup Bank Dunia mengucurkan 200 juta dollar AS untuk mendukung program reformasi agraria di Indonesia. Melalui program tersebut, penduduk di Indonesia akan dibantu dalam memperoleh kejelasan dan keamanan dalam hal kepemilikan dan akses ke tanah serta sumber daya alam.

"Sebanyak 4,3 juta pengguna tanah individu dan kelompok masyarakat, pemerintah dan swasta, akan memperoleh manfaat dari program baru senilai 200 juta dollar AS untuk mendukung reformasi agraria pemerintah Indonesia yang dikenal sebagai One Map Program," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (20/7/2018).

Sofyan menjelaskan, bantuan Bank Dunia secara spesifik akan dipakai untuk mempercepat pemetaan partisipatif, layanan informasi tanah elektronik, dan pendaftaran tanah yang lebih sistematis dan lengkap. Program itu juga bakal meningkatkan sinkronisasi perencanaan tata ruang yang jadi dasar pengambilan keputusan di instansi pemerintah.

Selain itu, sinkronisasi perencanaan tata ruang juga bertujuan membantu pengurangan emisi gas rumah kaca, di mana sebagian besar disebabkan oleh konversi penggunaan lahan yang kurang tepat.

Baca juga: Presiden Bank Dunia Bahas Tiga Isu Bersama Presiden Jokowi

"Dukungan dari Bank Dunia akan memodernisasi sistem dan layanan administrasi pertanahan melalui Sistem Informasi Tanah Elektronik yang lebih maju. Salah satu tujuan pentingnya adalah memetakan wilayah atau permukiman atau perbatasan di Indonesia," tutur Sofyan.

Saat ini, baru ada 126 juta bidang tanah di Indonesia, di mana 51 juta di antaranya telah memiliki sertifikat. Pemerintah menargetkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah dimulai sejak 2017 bisa rampung paling lambat tahun 2025.

Adapun wilayah sasaran program bantuan dari Bank Dunia salah satunya provinsi yang rentan terhadap kebakaran hutan akibat konflik penggunaan lahan. Provinsi yang dimaksud adalah provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

"Reformasi agraria merupakan landasan penting dalam pembangunan suatu negara karena akan membawa kejelasan penggunaan tanah, hak akses dan lisensi, yang pada akhirnya membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rodrigo A Chaves.