Kemerdekaan Indonesia, Realita dan Proyeksi di Era "Platform-based"

Oleh: L Tri Wijaya N Kusuma

DI TENGAH kesemarakan perayaan peringatan 73 tahun kemerdekaan Indonesia, sudah seharusnya makna merdeka senantiasa dikontestasi dan direkonstruksi demi keadilan sosial dan kemaslahatan hajat hidup orang banyak.

Dalam menawarkan rekonstruksi makna merdeka, saya ingin menyajikan realita dan proyeksi yang akan dihadapi masyarakat Indonesia di dunia kerja pada era industri saat ini.

Dunia industri tengah memasuki era baru, yang disebut Revolusi Industri 4.0. Tak hanya ramai jadi perbincangan dunia, gaung soal industri generasi keempat ini juga terus dibahas di Tanah Air.

Hal ini semakin nyata sejak Presiden Joko Widodo meresmikan peta jalan atau roadmap, yang disebut Making Indonesia 4.0. Presiden berharap, sektor industri 4.0 tersebut bisa menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru berbasis teknologi.

Dalam realita saat ini, dapat disaksikan banyak wirausaha baru yang menggagas cara-cara dan platform baru mulai berdatangan. Dari peradaban industri ke peradaban digital, dari perusahaan menjadi platform.

Perlahan kita sudah bisa menyaksikan salah satu "pendatang baru" di dunia usaha tersebut meraih posisi dominan. Tentu saja tidak mudah mencapai posisi dominan tersebut dan ini jarang kita temui. Namun, ketika berhasil mencapai posisi dominan dalam pasar tersebut, stabilitas pun didapatkan.

Gejala-gejala perubahan besar tersebut sudah mulai nampak. Contohnya pada perubahan industri atau bisnis transportasi, di mana perkembangan transportasi umum berbasis aplikasi atau online dapat membawa dampak cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Sebab, pertumbuhan ekonomi bisa ditopang oleh sektor yang kini semakin berkembang dalam penyerapan tenaga kerja.

Hal ini terlihat dari data yang dirilis oleh AlphaBeta pada tahun 2017, yang menunjukkan sekitar 43 persen dari mitra pengemudi Uber yang disurvei, sebelumnya tidak punya pekerjaan.

Jumlah tersebut semakin tergambarkan dari hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir, yang menyatakan bahwa sektor yang melakukan perluasan kesempatan kerja berasal dari sektor transportasi.

Selain meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan menjadi penyerap angka tenaga kerja yang cukup signifikan, keberadaan transportasi online juga telah menciptakan efisiensi yang ujungnya meningkatkan produktivitas nasional.

Namun, perjalanan ekonomi digital khusus bisnis transportasi di lndonesia, yang belum dipandu oleh sebuah grand design untuk mengatur bidang ini secara menyeluruh, dapat mengancam terjadinya polemik akan sektor ini.

Hal tersebut dapat dilihat dari gejolak antara pelaku transportasi online dan konvensional yang terjadi akhir-akhir ini.

Sejauh ini, kebijakan yang ditempuh masih bersifat reaktif, parsial dan hanya fokus terhadap subsektor tertentu. Perubahan pola sistem transportasi yang diikuti oleh perubahan pola konsumennya telah memberikan dampak psikologis yang besar pula.

Alih-alih menerima dan memperbaiki performanya, pengusaha yang masih bersifat konvensional dan mulai tergusur justru memilih langkah-langkah destruktif, seperti pengerahan opini dan massa tandingan. Muaranya adalah tudingan, penyangkalan, dan hambatan.