Hasil Audit BPJS Kesehatan, Tagihan dari Pusat Kesehatan Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya sudah mendapatkan hasil audit keuangan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil audit yang dimaksud untuk periode Januari-Juli 2018 serta potensi arus tagihan dari Agustus sampai Desember 2018.

"Kami sudah mendapatkan (hasil audit) dari BPKP, dan kami masih akan teliti lagi. Ada beberapa pos yang ternyata mengalami penurunan, terutama terhadap tagihan dari berbagai pusat kesehatan," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (27/8/2018).

Menurut Sri Mulyani, penurunan dari beberapa pos berupa tagihan dari pusat-pusat kesehatan itu cukup signifikan. Namun demikian, ia belum merinci seberapa besar penurunan itu serta bagaimana dampaknya terhadap neraca keuangan BPJS Kesehatan.

Setelah mempelajari hasil audit keuangan BPJS Kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan melihat seberapa besar defisit anggaran BPJS Kesehatan untuk tahun ini. Setelah mendapatkan besarannya, Kemenkeu akan menerapkan bauran kebijakan untuk menutup defisit tersebut sehingga layanan terhadap masyarakat tetap optimal.

"Jadi ada yang berasal dari APBN, ada dari BPJS sendiri dalam melakukan tata kelola, membangun sistem, dan mengendalikan dari sisi cost-nya mereka sendiri, dalam manajemen tagihan, dan juga dari sisi policy Kemenkes bersama dengan BPJS," tutur Sri Mulyani.

Ia belum merinci detil bauran kebijakan yang dimaksud. Dia baru memastikan, bauran kebijakan itu dipastikan bertujuan menjaga supaya BPJS Kesehatan bisa berkelanjutan dari sisi kinerja keuangannya sekaligus dalam rangka melaksanakan penugasan dari negara sebagai pelaksana jaminan sosial.

Berdasarkan Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan Tahun 2018, pendapatan ditargetkan mencapai Rp 79,77 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 87,80 triliun yang artinya defisit sekitar Rp 8,03 triliun.