Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Terobosan BPJS Ketenagakerjaan Sasar Kepesertaan Ojek Online

Kompas.com - 31/08/2018, 12:44 WIB
Kontributor Semarang, Nazar Nurdin,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Para pekerja informal seperti pedagang pasar, tukang ojek online dan sebagainya akan diupayakan masuk kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 2019 mendatang.

BPJS Ketenagakerjaan akan masuk ke asosiasi agar para pekerja dapat terdaftar dan menjadi peserta aktif.

"Kami akan masuk ke simpul-simpul melalui asosiasi. Lalu dengan komunitas, paguyuban," kata Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jateng-DIY, Moh Triono, Kamis (30/8/2018).

Triono menjelaskan, pekerja informal mulai menjadi fokus di tahun ini dan tahun-tahun ke depannya, karena pekerja formal cakupannya telah mencapai 98 persen. Selain itu, jumlah pekerja informal juga jauh lebih banyak ketimbang pekerja formal.

"Kalau ke ojek online kita akan masuk pengusaha aplikasi," ucapnya.

Tak cuma pekerja informal, BPJS juga akan menggali para pekerja yang memanfaatkan jasa online. Mereka juga berpotensi menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

"Penjual online juga bisa, nanti akan ditarik semua," ucapnya.

Triono menjelaskan, pekerja informal di Jateng masih banyak yang belum tergarap. Oleh karena itu, dia minta stakeholder terkait bisa berperan aktif untuk membantu sosialisasi.

"Pekerja informal itu bayar premi Rp 16.800 perbulan. Kalau meninggal dapat Rp 24 juta," tandasnya.

BPJS Ketenagakerjaan saat ini telah masuk untuk nelayan. Sudah ada 10.000 nelayan diasuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Nelayan yang bergabung mulai dari Tegal, Pemalang, Pekalongan dan Batang. Pada tahap selanjutnya, nelayan yang akan bergabung dari wilayah Pantura seperti Pati, Rembang, hingga Cilacap.

"Nelayan di Tegal sudah diwajibkan. Kami sudah 10 ribu sekian, Batang juga," tambahnya.

"Nanti menyusul di Rembang, Pati, Cilacap. Kami ingin memastikan mislanya kalau ada nelayan hilang di laut atau apa akan diberi santunan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com