Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli: Pembatasan Impor Tak Efektif Sembuhkan Neraca Perdagangan

Kompas.com - 26/09/2018, 18:33 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli menyebut kebijakan pemerintah dalam bentuk penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Impor tidak efektif memperbaiki posisi neraca perdagangan.

Tarif PPh Impor ditujukan bagi 1.147 komoditas impor barang konsumsi agar pertumbuhan impor tidak terlampau tinggi dan neraca perdagangan tidak mengalami defisit.

"Total dari impor 1.147 komoditas itu hanya 8 miliar dollar AS. Dengan langkah yang diambil oleh pemerintah, paling impor hanya berkurang 500 juta dollar AS," kata Rizal saat ditemui dalam diskusi di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Rizal mengungkapkan, dari data terakhir defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sudah menyentuh 5 miliar dollar AS. Kemudian Bank Indonesia sebelumnya juga telah memperkirakan CAD bakal semakin melebar hingga akhir tahun ini, mencapai sekitar 20 miliar dollar AS.

Baca juga: Pengelolaan APBN dan Jawaban atas Lontaran Kritik Rizal Ramli

Dari kondisi tersebut, Rizal meragukan kebijakan pengendalian barang impor bakal efektif menekan defisit transaksi berjalan yang berpotensi makin melebar. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah fokus pada komoditas impor yang besar-besar, salah satunya baja.

"Kenapa enggak fokus sama yang gede-gede, 10 impor Indonesia paling besar. Contohnya, baja dan turunan baja, impornya 10 miliar dollar AS," tutur Rizal.

Untuk soal baja, Rizal menyinggung perusahaan Krakatau Steel yang merugi bersama pabrik baja lain di Indonesia. Mereka merugi karena pasar Indonesia diserbu oleh baja asal China yang kelebihan kapasitas dan menjualnya dengan harga murah, menyebabkan pabrik baja dalam negeri kehilangan daya saing.

"Fokus dong itu, ambil langkah kebijakan tarif anti dumping. Kalau dilakukan, impor baja bisa dikurangi 5 miliar dollar AS. Belum lagi mobil, penjualan mobil kan tinggi sekali. Kita kenakan pajak impor atau pajak pembelian," ujar Rizal.

Rizal berharap pemerintah tidak terlambat memikirkan langkah ke depan guna menyelamatkan ekonomi Indonesia. Dia juga menganggap belakangan apa yang dia sampaikan telah diakui pemerintah, tepatnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang mengatakan ekonomi Indonesia rentah terhadap kondisi global, bagaikan danau dangkal.

"Baru sekarang Menteri Keuangannya mengakui bahwa ekonomi Indonesia kayak kolam dangkal. Rizal Ramli sudah bilang itu 1,5 tahun lalu, dibantah-bantah, ternyata apa yang diomongin benar semua," ucap Rizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Whats New
Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com