4 Tahun Jokowi-JK Utang Naik, Bagaimana Kualitas Belanjanya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan memang ada kenaikan nominal utang pemerintah selama masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam empat tahun terakhir. Kenaikan utang ini kemudian dijadikan topik dalam manuver politik menjelang Pilpres 2019.

Namun, Sri Mulyani menegaskan dalam melihat utang tidak bisa hanya dari tambahan nominalnya, melainkan seperti apa kualitas belanjanya.

"Periode 2012-2014, kenaikan utang Rp 799,8 triliun dan periode 2015-2017 adalah Rp 1.329 triliun. Nominalnya besar, dan orang membuat cerita itu, sengaja ceritanya diputus di situ saja. Lalu, dipakai untuk apakah ini?" kata Sri Mulyani saat konferensi pers 4 Tahun Pencapaian Pemerintahan Jokowi-JK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (23/10/2018).

Pertama, Sri Mulyani menjelaskan, belanja infrastruktur tahun 2012-2014 sebesar Rp 456 triliun yang dialokasikan untuk tiga tahun. Sementara periode 2015-2017, belanja infrastruktur naik jadi Rp 904,6 triliun atauk dua kali lipat dari sebelumnya.

Belanja pendidikan juga naik, dari Rp 983 triliun untuk periode 2012-2014 kini jadi Rp 1.167 triliun untuk 2015-2017 di mana kenaikannya sebesar 118 persen. Kemudian juga belanja kesehatan yang sebelumnya Rp 146 triliun dan sekarang jadi Rp 249,8 triliun atau naik 170 persen.

"Belanja pendidikan kan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan dilihat cuma infrastruktur. Itu juga belanja produktif, walaupun bentuknya bukan jembatan atau jalan," tutur Sri Mulyani.

Selanjutnya belanja sosial, spesifik dalam hal perlindungan untuk masyarakat miskin. Dahulu, belanja perlindungan sosial hanya Rp 35 triliun dan kini naik jadi Rp 299,6 triliun, setara dengan delapan kali lipat kenaikannya.

"Makanya kalau dilihat kemiskinan turun, gini ratio makin mengecil, artinya makin merata. Wong hasilnya jelas, kok, penurunan kemiskinan tidak datang begitu saja, tapi melalui program," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah dalam mengalokasikan belanja juga ada Transfer ke Daerah (TKD) yang turut diberi mandat 25 persen untuk infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan, dan 10 persen untuk kesehatan di daerah tersebut. Tercatat, TKD dahulu hanya Rp 88 triliun dan sekarang jadi Rp 315,9 triliun.

"Jadi, kalau mau membandingkan apple to apple, tidak hanya tambahan utang. Tapi, bandingkan untuk apanya. Sehingga menggambarkan seluruh cerita secara menyeluruh," ucap Sri Mulyani.