Ini Strategi Pembangunan Era Jokowi-JK Dibanding Pemerintahan Sebelumnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (23/10/2018), menjelaskan apa yang membedakan strategi pembangunan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan yang sebelum-sebelumnya. Kata kunci yang disampaikan Darmin adalah keseimbangan, dalam hal supply maupun demand side.

"Demand side yang diutak-atik moneter dan fiskal saja. Tapi supply side membangun infrastruktur, SDM, pertanahan. Kalau seimbang, kemajuan ekonomi suatu bangsa terwujud dalam apa yang disebut transformasi struktural, transformasi ekonomi," kata Darmin.

Darmin menjelaskan, transformasi ekonomi pada umumnya diartikan sebagai perpindahan dari sektor ekonomi yang tradisional ke sektor yang lebih modern. Contoh yang sederhana dari transformasi ekonomi adalah dari kegiatan pertanian ke industri.

Lantas, apa perbedaan transformasi ekonomi yang dilakukan Jokowi-JK dalam empat tahun belakangan? Dengan keseimbangan antara demand dan supply side, transformasi ekonomi terjadi tanpa orang harus berpindah dari sektor ekonomi tradisional ke sektor ekonomi modern.

"Kita bisa transformasi kegiatan pertanian itu jadi lebih baik, yang tadinya subsistence lebih komersial, karena infratruktur ada. Karena ada infrastruktur, orang bisa berpikir ah saya lebih baik nanam ini itu dan gampang dipasarkan di kota-kota tanpa harus pindah," tutur Darmin.

Sehingga, dalam hal ini infrastruktur menjadi kunci dari pemerataan kegiatan perekonomian. Transformasi ekonomi, sebut Darmin, harus dilakukan untuk mencapai kemajuan ekonomi yang diiringi dengan berbagai perubahan serta tantangan di masa kini.

Anggaran untuk infrastruktur terus mengalami kenaikan sejak tahun 2014, dari yang hanya sebesar Rp 155 triliun jadi Rp 256 triliun tahun 2015, Rp 269 triliun tahun 2016, Rp 390 triliun tahun 2017, dan Rp 410 triliun tahun 2018.

Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga sudah mendorong metode pembiayaan kreatif, salah satunya Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam membangun infrastruktur yang nilainya tinggi.

Dalam hal konektivitas, telah terbangun jalan sepanjang 3.432 km, jalan tol sepanjang 941 km, jembatan sepanjang 39,8 km, dan jembatan gantung sebanyak 134 unit. Belum ditambah dengan pembangunan jalur kereta api serta layanan LRT (Light Rail Transit), bandara, hingga pelabuhan.

Pembangunan infrastruktur dalam hal konektivitas bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Harapannya, dengan infrastruktur yang mendukung, distribusi barang/jasa bisa lebih merata dan akhirnya meningkatkan produktivitas rakyat serta daya saing di pasar internasional.