Jokowi Pastikan Acuan Data Beras Hanya dari BPS

TANGERANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan data produksi beras yang dipakai sebagai acuan bersama adalah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS baru-baru ini melakukan penyempurnaan data beras yang salah satunya mengganti metodologi penghitungan data yang lebih relevan dengan kondisi saat ini.

"Ini sudah setahun yang lalu BPS menyampaikan kepada kami, dan ini yang mau dibetulkan, (datanya) ya pakai yang itu," kata Jokowi usai menghadiri Trade Expo Indonesia 2018 di ICE BSD, Rabu (24/10/2018).

Jokowi mengungkapkan, data beras sebelumnya tidak akurat sehingga tidak bisa dijadikan acuan.

Selama tiga tahun terakhir, yakni dari 2015, BPS melakukan penyempurnaan data beras karena metode yang dipakai sebelumnya dihitung secara manual, mulai dari perkiraan luas baku sawah yang berpengaruh pada hasil penghitungan luas panen dan produksi padi.

Baca juga: Metode Penghitungan Data Produksi Beras Tak Akurat Sejak 1997

Metodologi yang digunakan BPS sekarang untuk menghimpun data beras adalah Kerangka Sampel Area (KSA). BPS bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk mengembangkan metodologi penghitungan data beras yang terbaru.

Dalam pengumpulan datanya, peneliti terlebih dahulu melakukan pemetaan, yaitu peta rupa bumi, peta administrasi, peta lahan baku sawah, dan peta tutupan lahan. Proses membuat data beras juga dibantu oleh citra satelit dari BPPT yang dikombinasikan dengan tinjauan langsung ke lapangan.

Berdasarkan metodologi yang baru, didapati luas panen padi sebesar 9,54 juta hektare untuk periode Januari-September 2018. Sementara potensi hingga akhir tahun ini untuk luas panen sebesar 10,9 juta hektare, serta produksi padi Januari-September 2018 sebesar 49,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).