Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OJK: Petani dan Nelayan Butuh Proses Klaim Asuransi yang Mudah

Kompas.com - 13/11/2018, 18:21 WIB
Murti Ali Lingga,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa keuangan (OJK) menyatakan petani dan nelayan sangat membutuhkan produk asuransi yang proses klaimnya mudah. Selama ini, soal klaim menjadi masalah tersendiri yang dihadapi oleh mereka.

"Tentunya teman-teman dari asuransi harus membuat suatu skema prodak yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Kalau petani dan nelayan itu yang penting gampang diklaim. Itu saja," kata Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II (OJK), Moch Ihsanuddin  dalam launching Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Ihsanuddin menjelaskan, kemudahaan inilah yang mereka upayakan dan usahakan dalam Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil di Indonesia. Sehingga para pembudidaya ikan skala kecil mau bergabung dengan program digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut.

"Secara prinsipnya juga membantu program pemerintah. Ada program Strategi Nasional Inklusi yang ditaergetkan di akhir 2019 nanti, targetnya 75 persen," ujar dia.

Dia menyambut baik program asuransi yang ditujukan untuk pembudidaya petani dan nelayan kecil ini, karena dinilai sangat bermanfaat dan membantu. Ia juga berharap cakupan asuransi ini terus berkembang dan ditingkatkan.

"Semoga yang terjamin bukan hanya yang kecil (tapi) semuanya. Bisa kita sinergikan di OJK," tuturnya.

Ihsanuddin yakin jumlah perserta asuransi ini akan terus bertambah dan berkembang. Sebab, kehadiran dan manfaatnya samgat dirasakan masyaratkan pembudidaya. Mereka yang sudah bergabung tentu akan menyampaikan atau menularkan manfaanya kepada yang lain.

"Karena kalau namanya petani, nelayan pembudidayan kecil itu, kalau sudah dapat cerita dari temannya akan gampang sekali untuk bergabung tidak perlu ceramah, FGD, diskusi. Ngomong satu, terus berantai tahu-tahu mbuyar (menyebar)," sebutnya.

Ia menilai, lambat laun pemerintah melalui KKP tidak akan perlu lagi mensubsidi premi dari Anggaran Pembelajaran Belanja Negara (APBN) untuk asuransi ini. Sebab nantinya akan berubah menjadi bisnis ke bisnis.

"Hal seperti ini lama-lama tidak usah lagi subsidi premi dari APBN, namun dengan pengalaman akan menular (berubah). Nah ini juga pangsa pasar baru bagi perusahaan asuransi. Ini market baru," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Whats New
Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Whats New
Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Whats New
Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru pada Jumat 3 Mei 2024

Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru pada Jumat 3 Mei 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com