Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asosiasi UMKM Minta Penerapan Paket Kebijakan XVI Ditunda

Kompas.com - 23/11/2018, 18:42 WIB
Yoga Sukmana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun meminta pemerintah untuk menunda pelaksaan Paket Kebijakan Ekonomi XVI, terutama yang terkait dengan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Paket Kebijakan Ekonomi XVI diluncurkan pemerintah pada pekan lalu. Khusus untuk DNI, rencananya kebijakan itu akan berlaku setelah revisi Perpres rampung pada 26 November 2018.

"Paket Kebijakan XVI yg baru khususnya terkait dengan UMKM baiknya ditunda penerapannya," ujarnya dalam pesan tertulis kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (22/11/2018).

Menurut dia, penundaan Paket Kebijakan Ekonomi XVI itu perlu dilakukan sampai adanya kejelasan terkait keberpihakan kepada pelaku UMKM.

Ikhsan mencontohkan industri pengupasan umbi-umbian yang di keluarkan dari DNI. Akumindo khawatir kebijakan itu membuka peluang asing masuk ke bidang usaha yang digeluti UMKM itu.

Selain sektor usaha industri pengupasan umbi-umbian, Akumindo juga menyoroti sektor lain yang ramai dibicarakan yakni usaha warung internet hingga usaha rajut renda.

Porsi penanaman modal asing yang di tingkatkan dari 64 persen pada 2016 menjadi 83 persen pada DNI 2018, atau naik 19 persen poin, membuat Akumindo khawatir.

"Jika investasi asing masuk pada sektor tersebut (UMKM) maka habislah usaha-usaha lokal tersebut dan hanya menjadi penonton," kata dia.

Menurut Ikhsan, masuknya investor asing mungjun bisa membuka banyak lapangan kerja, namun di sisi lain UMKM bisa tergilas.

Oleh karena itu Akumindo meminta pemerintah tidak menerapkan kebijakan itu di sektor UMKM, apalagi porsinya mencapai 100 persen.

"Pemerintah harus mengajak UMKM atau asosiasi yg menaungi UMKM untuk bermitra agar porsi usaha atau keberpihakan kepada UMKM tetap terjaga," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018. Namun, tak semuanya dimaksudkan untuk mengundang 100 persen investasi asing.

"Jadi tidak semua di keluarkan dari DNI untuk mengundang asing," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (19/11/2018).

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan alasan dikeluarkannya 54 bidang usaha dari DNI. Alasan itu adalah mulai dari untuk mempermudah perizinannya hingga lantaran kurang peminat.

Ia menyebut, dari 54 bidang usaha tersebut, pemerintah baru memastikan 25 bidang usaha yang terbuka untuk 100 persen investasi asing. Namun, di sisi lain, penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga bisa 100 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Senin 29 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Senin 29 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Bagaimana Proyeksi IHSG Hari Ini? Simak Rekomendasi Sahamnya

Bagaimana Proyeksi IHSG Hari Ini? Simak Rekomendasi Sahamnya

Earn Smart
[POPULER MONEY] Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen | Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

[POPULER MONEY] Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen | Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Whats New
[POPULER MONEY] Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen | Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

[POPULER MONEY] Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen | Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Whats New
[POPULER MONEY] Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen | Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

[POPULER MONEY] Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen | Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Whats New
5 Kebiasaan yang Bisa Diterapkan agar Keuangan Sehat

5 Kebiasaan yang Bisa Diterapkan agar Keuangan Sehat

Spend Smart
Memahami Pajak Investasi Emas

Memahami Pajak Investasi Emas

Whats New
Harga Bawang Merah Mahal, Pemerintah Masifkan Gerakan Pangan Murah di Jakarta

Harga Bawang Merah Mahal, Pemerintah Masifkan Gerakan Pangan Murah di Jakarta

Whats New
Anggota DPR Minta OJK Tangani Aduan Layanan Paylater

Anggota DPR Minta OJK Tangani Aduan Layanan Paylater

Whats New
Kenaikan Suku Bunga BI Tidak Serta Merta Menahan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kenaikan Suku Bunga BI Tidak Serta Merta Menahan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Whats New
Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Whats New
Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com