Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Per November, Sudah 60.000 KK Tersambung Listrik Gratis

Kompas.com - 02/12/2018, 13:28 WIB
Putri Syifa Nurfadilah,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, hingga 30 November 2018 sudah lebih dari 60.000 lebih Kepala Keluarga (KK) yang menerima sambungan listrik gratis dari pemerintah.

“Sampai dengan tanggal 30 November 2018 sudah tersambung dengan baik sebanyak 60.741 KK, melampaui target November sebanyak 60.000 KK, hingga saat ini terus dilakukan proses penyambungan,” ujar Jokowi melalu keterangan pers, Minggu (2/12/2018).

Terakhir, hari ini Jokowi membagikan sertifikat sambungan listrik gratis kepada 82 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya Jokowi berkesempatan menyalakan listrik 5 (lima) rumah tangga di Bantarjati, Bogor.

Menurut Jokowi, sambungan listrik gratis ini disponsori oleh 34 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyasar 235.756 rumah tangga miskin dan rentan miskin yang ada di Jawa Barat sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Adapun sebanyak 34 BUMN dan 1 Anak Perusahaan yaitu PLN, Bulog, Jamkrindo, Pegadaian, Semen Indonesia, Dahana, Perhutani, BRI, Pindad, Telkom & Telkomsel, BNI, Airnav, Askrindo, Waskita, PTPN III Holding (PTPN VIII), Jasa Marga, Jasa Raharja, Jasindo, Biofarma, KAI, Hutama Karya, Telkomsel, Pertamina, Mandiri, Angkasa Pura 2, Pelindo 2, BTN, PIHC, WIKA, PP, PGN, Antam, Taspen, ASDP dan POS.

Untuk tahap awal, penyambungan listrik gratis ini dilakukan di 8 Kabupaten/Kota dengan sasaran sebanyak 130.248 KK yang tersebar di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.

Dalam pelaksanaan program ini, masyarakat mendapatkan penyambungan listrik secara gratis dengan daya 450 VA. Sedangkan untuk biaya, PLN dan Asosiasi Instalatir memberikan keringanan Biaya Penyambungan dan Pemasangan Instalasi sebesar 50 persen, sehingga biaya yang perlu dibayar oleh Sinergi BUMN hanya sebesar Rp. 500.000.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir yang ikut hadir dalam acara peninjauan tersebut menjelaskan bahwa sebelumnya masyarakat tidak mampu ini menyambung dari tetangga untuk mendapatkan listrik.

“Masyarakat kurang mampu ini belum mendapat listrik dari PLN. Mereka terpaksa menyambung dari tetangga, bayar Rp 40.000-50.000 untuk lampu tiap bulan atau menggunakan penerangan lain seperti lampu teplok,” kata Sofyan.

Melalui listrik PLN langsung, mereka dapat melakukan banyak penghematan untuk pengeluaran perbulannya.

“Sinergi BUMN ini bantu mereka bayar biaya pasang baru listriknya. Sekarang mereka bayar sekitar Rp 30.000 per bulan listrik PLN. Untuk lampu, televisi dan penanak nasi serta alat elektronik lainya,” tambah Sofyan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Isi Saldo GoPay lewat Aplikasi DANA

Cara Isi Saldo GoPay lewat Aplikasi DANA

Spend Smart
Cara Cek Nomor Rekening BSI dengan Mudah

Cara Cek Nomor Rekening BSI dengan Mudah

Spend Smart
Harga Paket Vision+ dan Cara Berlangganan

Harga Paket Vision+ dan Cara Berlangganan

Spend Smart
Dorong Investasi di Industri Antara, Kemenperin: Kami Persiapankan 'Tax Holiday'

Dorong Investasi di Industri Antara, Kemenperin: Kami Persiapankan "Tax Holiday"

Whats New
Astra Life Catat Premi Bruto Rp 6,1 Triliun Sepanjang 2023

Astra Life Catat Premi Bruto Rp 6,1 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
Rugi Bersih GOTO Susut 78 Persen, Jadi Rp 862 Miliar pada Kuartal I-2024

Rugi Bersih GOTO Susut 78 Persen, Jadi Rp 862 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

Whats New
Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

Whats New
Tren dan Peluang Investasi Kripto, Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar ASEAN

Tren dan Peluang Investasi Kripto, Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar ASEAN

Spend Smart
Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Mesin Baru

Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Mesin Baru

Whats New
Elnusa dan Pertagas Siap Kerjakan Proyek Kolaborasi Infrastruktur Energi di Kandis Riau

Elnusa dan Pertagas Siap Kerjakan Proyek Kolaborasi Infrastruktur Energi di Kandis Riau

Whats New
Perluasan Sektor Kredit, 'Jamu Manis' Terbaru dari BI untuk Perbankan

Perluasan Sektor Kredit, "Jamu Manis" Terbaru dari BI untuk Perbankan

Whats New
Survei BI: Kebutuhan Pembiayaan Korporasi pada Kuartal I-2024 Meningkat

Survei BI: Kebutuhan Pembiayaan Korporasi pada Kuartal I-2024 Meningkat

Whats New
Stranas Bisnis dan HAM, Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja dalam Praktik Bisnis

Stranas Bisnis dan HAM, Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja dalam Praktik Bisnis

Whats New
Soal Boks Mainan Megatron 'Influencer' Rusak, Ini Penjelasan Bea Cukai dan DHL

Soal Boks Mainan Megatron "Influencer" Rusak, Ini Penjelasan Bea Cukai dan DHL

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com