Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kereta Semicepat Jakarta-Surabaya, Pemerintah Tunggu Studi Kelaikan dari Jepang

Kompas.com - 14/12/2018, 11:19 WIB
Erlangga Djumena

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menunggu Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dalam merampungkan studi kelaikan proyek Kereta Semicepat Jakarta-Surabaya.

"Kemarin kan pra-studi kelaikan, sekarang studi kelaikan, sedang dalam proses, mungkin dalam setahun atau lebih," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri usai konferensi pers akhir tahun 2018 di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Dia mengatakan, studi kelaikan cenderung lama karena mencari formula agar besaran investasi proyek tidak lebih dari Rp 60 triliun.

"Kereta Jakarta-Surabaya lama karena investasi, Menteri minta tidak lebih dari Rp 60 triliun, sekarang mereka sedang hitung," ujarnya.

Baca juga: Kereta Semicepat Jakarta-Surabaya Buatan INKA Tak Gunakan Lokomotif

Zulfikri menyebut, Kemenhub juga telah menyampaikan terkait syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang harus dipenuhi.

Selain itu, menurut dia, salah satu sebab studi kelaikan memakan waktu lama adalah waktu tempuh yang dipatok harus 5,5 jam dan tidak boleh lebih.

Proyek Kereta Semicepat Jakarta-Surabaya mengalami sejumlah perubahan dalam perencanaannya, yakni terkait lintasan yang awalnya akan dibangun secara layang atau elevated.  Namun hal itu semakin membuat besaran investasi membengkak.

Selain itu, proyek kerja sama dengan Jepang tersebut terkendala dengan banyaknya perlintasan sebidang hingga mencapai 1.000 perlintasan, sementara kecepatan akan ditingkatkan rata-rata menjadi 145 kilometer per jam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Buruh 2024, KSPI: Cabut Omnibus Law Cipta Kerja, Hapus 'OutSourcing'

Hari Buruh 2024, KSPI: Cabut Omnibus Law Cipta Kerja, Hapus "OutSourcing"

Whats New
[POPULER MONEY] Perbedaan Kondisi Ekonomi Saat Ini dengan Krisis 1998 | Cara Menjawab 'Apakah Ada Pertanyaan?' Saat Wawancara Kerja

[POPULER MONEY] Perbedaan Kondisi Ekonomi Saat Ini dengan Krisis 1998 | Cara Menjawab "Apakah Ada Pertanyaan?" Saat Wawancara Kerja

Whats New
Petugas KCIC Kembalikan Barang Penumpang Whoosh yang Tertinggal, Berisi Uang Rp 50 Juta

Petugas KCIC Kembalikan Barang Penumpang Whoosh yang Tertinggal, Berisi Uang Rp 50 Juta

Whats New
AdaKami Buka Kemungkinan Kerja Sama dengan Perbankan jadi 'Lender Institusional'

AdaKami Buka Kemungkinan Kerja Sama dengan Perbankan jadi "Lender Institusional"

Whats New
Investasi Apple di Indonesia Capai Rp 1,6 Triliun, Bahlil: Belum Ada Komunikasi ke Kami

Investasi Apple di Indonesia Capai Rp 1,6 Triliun, Bahlil: Belum Ada Komunikasi ke Kami

Whats New
Cara Isi Saldo GoPay lewat Aplikasi DANA

Cara Isi Saldo GoPay lewat Aplikasi DANA

Spend Smart
Cara Cek Nomor Rekening BSI dengan Mudah

Cara Cek Nomor Rekening BSI dengan Mudah

Spend Smart
Harga Paket Vision+ dan Cara Berlangganan

Harga Paket Vision+ dan Cara Berlangganan

Spend Smart
Dorong Investasi di Industri Antara, Kemenperin: Kami Persiapankan 'Tax Holiday'

Dorong Investasi di Industri Antara, Kemenperin: Kami Persiapankan "Tax Holiday"

Whats New
Astra Life Catat Premi Bruto Rp 6,1 Triliun Sepanjang 2023

Astra Life Catat Premi Bruto Rp 6,1 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
Rugi Bersih GOTO Susut 78 Persen, Jadi Rp 862 Miliar pada Kuartal I-2024

Rugi Bersih GOTO Susut 78 Persen, Jadi Rp 862 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

Whats New
Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

Whats New
Tren dan Peluang Investasi Kripto, Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar ASEAN

Tren dan Peluang Investasi Kripto, Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar ASEAN

Spend Smart
Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Mesin Baru

Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Mesin Baru

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com