BPKH: Belum Ada Alokasi Investasi Dana Haji Untuk Infrastruktur

SURABAYA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan haji (BPKH) Anggito Abimanyu menegaskan dari Rp 110 triliun dana haji yang dikelola BPKH tidak ada yang dialokasikan melalui investasi langsung terutama ke infrasktuktur.

Anggito menjelaskan, sebesar 50 persen dari dana kelolaan haji tersebut dialokasikan ke BPS-BPIH, dan sisanya ke surat berharga negara syariah (SBSN) atau korporasi.

"Untuk klarifikasi, kami investasi di surat berharga," ujar Anggito ketika memberikan keterangan pers di sela Indonesia Shari'a Economic Forum (ISEF) di Surabaya, Jumat (14/12/2018).

Walaupun demikian, Anggito mengatakan, BPKH akan mulai melakukan investasi langsung di sektor transportasi dan akomodasi bagi jemaah haji pada tahun 2019 mendatang. Saat ini, Anggito menjelaskan, proses investasi sudah direalisasikan dan sudah dalam tahap negosiasi dan penawaran.

Untuk di wilayah Mekah dan Madinah, bentuk investasi yang akan dilakukan adalah investasi jangka panjang, sementara din luar Mekah dan Madinah akan menggunakan skema part equity.

"Jadi tahun ini memang belum ada investasi langsung, tahun depan diprioritaskan di Arab Saudi, 20 persen atau 15 persen alokasi dana kelolaan untuk investasi langsung," ujar dia.

Sebagai catatan, hingga bulan Desember 2018 total dana kelolaan haji BPKH mencapai Rp 110 triliun, dan tahun depan BPKH menargetkan dana kelolaan tersebut meningkat Rp 11 triliun menjadi Rp 121 triliun.