Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub: Progres Pembangunan Pelabuhan Patimban Sesuai Target

Kompas.com - 09/01/2019, 22:03 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, progres pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat berjalan sesuai target yang ditentukan. Rencananya pelabuhan itu akan dioperasikan secara terbatas di akhir 2019.

"Izin sudah selesai semua. Konstruksi yang dibangun yaitu reklamasi, dermaga, trestle, dan breakwater sesuai target bisa selesai, car terminal dulu di bulan Desember,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/1/2019).

Budi menilai Pelabuhan Patimban adalah proyek yang prestisius. Untuk kapasitas Pelabuhan Patimban tahap I adalah 3.5 juta teus, tahap II menjadi 5,5 juta teus dan ketiga tahap ketiga menjadi total 7,5 juta teus.

"Ini bukan proyek kecil, karena sama besarnya dengan Tanjung Priok, yaitu sekitar 7,5 juta teus. Sehingga bisa dibayangkan segitiga emas Patimban, Kertajati dan Cirebon menjadi daerah yang sangat memenuhi untuk masa depan. Saat ini kita mengembangkan kurang lebih 400 hektar,” kata Budi.

Baca juga: Awal Agustus, Pelabuhan Patimban Mulai Konstruksi

Untuk menunjang mobilitas dari dan ke Pelabuhan Patimban dalam jangka pendek akan dibangun jalan akses, jalan arteri, dan juga jalan tol yang menghubungkan pelabuhan dengan jalan tol yang ada.

“Artinya pergerakan barang yang selama ini ke Tanjung Priok, bisa dikatakan 50 persen akan ke sini. Ini akan menjadi suatu daerah yang berkembang,” ucap dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai proyek ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap Jawa Barat sangat luar biasa. Menurutnya ini mengindikasikan Jawa Barat adalah provinsi yang sangat strategis.

"60 persen industri di Indonesia ada di Jawa Barat. Patimban penting karena Tanjung Priok tidak dapat menampung lagi. Bila beres kapasitas Patimban akan setara dengan Tanjung Priok,” ujar Ridwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com